Connect with us

Pasal

Apa Isi Pasal 64 Kuhp? Memahami Makna Dan Konsekuensinya

Apa Isi Pasal 64 Kuhp? Memahami Makna Dan Konsekuensinya – Liputan Media: KBRI Tambah Slogan Baru 29 Agustus 2019 Liputan Media: ICJR dan Pemerintah Dorong Kaji Kriminalisasi Aborsi 9 September 2019

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2016, Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2012 menunjukkan tren peningkatan menjadi 359 kematian per 100.000 kelahiran, sedangkan Perpres SGD bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu menjadi 309 per 100.000 kelahiran. . Menurut BKKBN, kehamilan yang tidak diinginkan bertanggung jawab atas 75% kematian ibu, sementara data konseling kehamilan 10 tahun secara konsisten menunjukkan bahwa 20 orang hamil setiap hari dan 75% pasangan menikah tidak menginginkan anak yang sehat lagi. dan keuangan. Alasan. Alasan. Sejak tahun 2012, Kementerian Kesehatan telah menjalankan program bagi ibu hamil di perdesaan untuk mengakses layanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan ibu hamil melakukan skrining dan mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk perkosaan dan viktimisasi kehamilan. yang menurut UU No. membahayakan nyawa ibu. Menurut Pasal 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pelaku kejahatan bukanlah cara yang tepat untuk menjamin akses informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.

Apa Isi Pasal 64 Kuhp? Memahami Makna Dan Konsekuensinya

Apa Isi Pasal 64 Kuhp? Memahami Makna Dan Konsekuensinya

Menurut RKUHP, setiap perempuan yang menggugurkan, membunuh, atau mendorong orang lain untuk melakukannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Rumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 75 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang melarang aborsi kecuali dalam keadaan darurat medis dan korban perkosaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. UU No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi juga mengecualikan aborsi dalam keadaan darurat medis dan dalam kasus perkosaan. Di sisi lain, RKUHP ingin mengkriminalkan segala bentuk aborsi, apalagi pasal ini mengkriminalkan perempuan. Pengecualian hanya berlaku untuk dokter yang melakukan aborsi, tetapi tetap berlaku untuk wanita yang disunat. Hal ini jelas diskriminatif dan membahayakan program pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi prematur.

Pdf) Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana

Dalam ketentuan akhir draf RKUHP tertanggal 28 Agustus 2019, Pasal 626 ayat (1) huruf n, ditegaskan bahwa cara tersebut merupakan acuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Siapa tahu RKUHP itu Lex Generalis dan hukum kesehatan itu Lex Specialist? Artinya RKUHP hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, sedangkan UU Kesehatan sangat rinci dan khusus untuk semua aspek kesehatan. Namun, konflik antara kedua undang-undang dan peraturan itu muncul. RKUHP dan UU Kesehatan mengatur tindak pidana tersebut. Karena dalam kerangka RKUHP dan hukum kedokteran, pemidanaan harus berdasarkan hukum kedokteran, karena lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa undang-undang khusus (lex specialis) pada umumnya berlawanan. hukum (lex generalis). .

Oleh karena itu, pemidanaan RKUHP tidak melampaui undang-undang kesehatan. Ada peraturan yang tidak jelas yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini terlihat dari pasal-pasal akhir RKUHP Pasal 626 yang menghilangkan eksklusivitas undang-undang Bagian Kamus, termasuk UU Kesehatan. Pasal 626(1)(n) menyatakan bahwa Pasal 64(2) dan Pasal 192 Jo. Pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan yang meliputi transplantasi organ atau jaringan dicabut dan dicabut karena adanya ketentuan serupa dalam RKUHP.

Jadi, yang dicabut dan dibatalkan hanyalah ketentuan transplantasi organ atau jaringan tubuh dalam Health Code. Ini tidak ada hubungannya dengan aborsi dalam pengertian Pasal 74 dan 75 KUHP. Lacak apa yang diperlukan

Aborsi masih mengacu pada leksikon, Medicines Act, yang mencakup pengecualian aborsi yang ditujukan untuk mengobati gejala kedaruratan medis dan korban perkosaan. Namun, ada juga ketidakpastian hukum. Sekarang KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan aborsi akan dihukum. Namun, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) akan menjadi korban terlepas dari apakah aborsi aman dilakukan dengan persetujuan atau tidak.

Ahli: Rumusan Norma Makar Dalam Kuhp Yang Tidak Jelas Bisa Jadi Pasal Subversif

Sampai saat ini, korban pemerkosaan selalu beralih ke KUHP untuk menyelesaikan masalah. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama karena RKUHP jika disetujui akan semakin memperlemah UU Kesehatan untuk memberikan pengecualian bagi ibu hamil yang tidak diinginkan karena gejala kegawatdaruratan medis dan bagi korban perkosaan. Perlu diingat bahwa RKUHP saat ini mengutamakan pelanggar ā€œperempuanā€. Ini sesuatu yang baru, berbeda dengan hukum pidana dan hukum kedokteran yang lama. RKUHP dipastikan akan berdampak negatif bagi perempuan korban atau perempuan penyandang disabilitas fisik.

Selain itu, rujukan pasal tersebut juga harus dipertimbangkan kembali karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada dua asas yang berlaku secara bersamaan: lex posterior derogat legi priori, dengan undang-undang baru menggantikan undang-undang lama, dan lex specialis derogat legi generali. Pemberitahuan ini menimbulkan kebingungan di kalangan rakyat jelata, padahal dianggap semua orang Indonesia mengerti hukum. Kekeliruan ini melanggar asas kepastian hukum, lex certa. Konsep Lex Certa adalah asas kepastian. Peninjauan ini merupakan fungsi perlindungan terdakwa dalam Undang-undang Penyalahgunaan Kekuasaan Tugas peninjauan hukum juga untuk memastikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengadili, tanpa kecuali, tindakan yang melanggar nilai-nilai perjanjian masyarakat. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum akan mempengaruhi perempuan. Dalam hal terjadi perselisihan dan kebingungan atau ketidaksepakatan atas nilai-nilai konsensus, ketentuan hukum harus ditinjau kembali. Masa transisi RKUHP yang diumumkan akan berlangsung selama dua hingga tiga tahun.

Barang siapa yang tidak mempunyai hak untuk mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan atau mempertontonkan alat aborsi di muka umum untuk memperoleh alat aborsi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau lebih. Denda Bagian II (sepuluh juta)

Apa Isi Pasal 64 Kuhp? Memahami Makna Dan Konsekuensinya

Setiap orang yang tidak berhak mempertunjukkan alat aborsi di muka umum, menyediakannya, mengirim pesan teks, atau menunjukkan bahwa mereka dapat mengakses alat aborsi untuk menghapus isinya, diancam dengan pidana denda paling banyak 6 (enam) sampai enam) bulan. atau hukuman maksimum bagian itu. II.

Hukum Pidana Materil Dan Formil

– Pasal 415 bisa kita tolerir selama kita hapus kalimat tanpa hak karena membatasi pendidikan masyarakat tentang kesehatan reproduksi.

– Kami mengusulkan lagi istilah aborsi, bukan aborsi. Karena ini adalah kehamilan, kehamilan dapat dihentikan atau dilanjutkan. Ini adalah istilah medis yang tak terbantahkan.

– Selain itu, kami menyerukan adopsi Pasal 415. Selain menghapus keputusan tanpa hak, kami menyerukan pengecualian bagi orang yang berbagi peralatan aborsi, dalam Pasal 432 alasan medis ditambahkan.

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan alat aborsi, mempertunjukkan suatu barang, memasang atau menunjukkan bahwa ia mempunyai akses terhadap alat promosi aborsi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Pasal II ( sepuluh juta)

Draft Rkuhp: Penjelasan

Kami menyerukan pengecualian bagi mereka yang menampilkan alat aborsi berdasarkan Pasal 416, termasuk alasan pendidikan/medis.

1) Setiap wanita yang melakukan pengguguran kandungan atau meminta pengguguran kandungan atau pengguguran kandungan pada orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

– Pasal 490 mengatur bahwa barang siapa menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Ada inkonsistensi dalam pengeditan artikel.

Apa Isi Pasal 64 Kuhp? Memahami Makna Dan Konsekuensinya

– Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk menghapus Pasal 489(1) dan fokus pada aborsi tanpa persetujuan perempuan.

Covid 19 Dan Kekosongan Hukum

(1) Barangsiapa menggugurkan atau membunuh wanita hamil yang bertentangan dengan kehendaknya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Bukan pelaku kejahatan, dokter yang melakukan aborsi karena keadaan darurat medis, atau korban perkosaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dokter yang melakukan aborsi karena alasan medis yang mendesak atau menjadi korban perkosaan tidak dipidana.

Siapa pun yang secara hukum mengakhiri kehamilan karena keadaan darurat medis atau korban perkosaan bukanlah penjahat.

Mengenal Deelneming, Concursus, Dan Klachtdelict Dalam Hukum Pidana Indonesia

N. Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 192 Jo. Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pengertian Pasal 63 KUHP KUHP.

Tindak pidana menurut Pasal 64 StGB adalah apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan tindak pidana tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat dianggap sebagai tindak pidana yang berkelanjutan.

Definisi acara pidana Pasal 65-71 KUHP adalah ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan setiap perbuatan dianggap sebagai tindak pidana tersendiri (tidak harus sama jenisnya atau berhubungan). Tergantung. . tentang ancaman hukuman untuk setiap kejahatan

Apa Isi Pasal 64 Kuhp? Memahami Makna Dan Konsekuensinya

5 Pasal Jenis Concursus Realis Sistem Pidana Pelanggaran Contoh 65 KUHP Diancam dengan pidana pokok jenis ABSORPTION diperberat (hukuman maksimal tidak boleh melebihi berat maksimum ditambah sepertiga), perkosaan (285) dan pembunuhan ( 338) Dengan kelalaiannya ia merampas kebebasan orang lain (334) dan menyebabkan kematian orang lain (359)

Pdf) Studi Komparatif Sanksi Pidana Pokok Antara Kuhp Dan Rkuhp 2019 Oleh

6 Jenis Pasal Concursus Realis Pidana Sistem Pidana Contoh 66 KUHP Jika jenis hukuman lain dijatuhkan dalam kombinasi, mereka dikurangi (semua jenis ancaman pidana dijatuhkan untuk setiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak dapat melebihi batas maksimum hukuman untuk hukuman menambahkan sepertiga) pencuri dalam organisasi (363 4) dan mengemis (504 (2))

7 Jenis-Jenis Perjanjian Faktual Dalam Persidangan Contoh 70 KUHP Bila delik tersebut termasuk dalam kategori delik ringan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DISKLAIMER: Konten yang disajikan di situs ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas berbagai informasi hoaks yang beredar di internet. Kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran atau kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak lain.

Kami berusaha sebaik mungkin untuk memeriksa kebenaran setiap informasi sebelum disajikan, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut. Penggunaan informasi yang disajikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca. Kami juga tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang terjadi akibat penggunaan informasi yang disajikan di situs ini.

Ā© 2023 AwasHoax!