Asas-asas Hukum Pidana: Pengertian Dan Penerapannya

Asas-asas Hukum Pidana: Pengertian Dan Penerapannya – Karena saya seorang pengacara dengan gelar sarjana hukum, banyak orang berpikir bahwa saya hafal semua topik dan hukum. Menariknya, terkadang orang bertanya berapa lama pencuri itu akan dihukum? Nah, bagaimana saya tahu, nanti hakim yang memutuskan berdasarkan beratnya kasus. Sebagai penyakit, tidak semua demam diobati dengan parasetamol, siapa tahu dokter akan memberikan ibuprofen.

Hukum bukan ilmu pasti ya walaupun negara kita menganut paham positivisme hukum. Selain beberapa peraturan perundang-undangan, undang-undang juga mengkaji tentang latar belakang terciptanya undang-undang atau dikenal dengan asas hukum. Asas hukum merupakan dasar atau pedoman untuk menciptakan suatu hukum yang berlaku. Di satu sisi, konstitusi adalah dasarnya. Gimana, serem kan?

Asas-asas Hukum Pidana: Pengertian Dan Penerapannya

Status asas hukum sangat berbeda dengan ketentuan hukum objektif (hukum tertulis, lho). Nah, mengenai pencantuman hukum pidana, ada banyak asas hukum yang harus Anda ketahui. Apa? Coba lihat.

Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

Asas hukum dapat ditemukan dalam KUHP. Ada beberapa poin dalam undang-undang tersebut. Pertama: “Tidak seorang pun dapat dihukum tanpa aturan dan ketentuan”. Misalnya, saya masih ingat kasus Rafi Ahmed yang ditangkap Badan Narkotika Nasional karena tes Methylone. Nah, karena pada tahun 2013 lalu obat methylone tidak masuk dalam daftar zat terlarang dalam undang-undang no. Pada tahun 2009, pada tanggal 35 tahun 2009, Rafi Ahmed dibebaskan sesuai dengan prinsip hukum.

Kedua, ketentuan pidana tidak berlaku surut. Jadi ini berarti bahwa meskipun Methylone pada akhirnya diklasifikasikan sebagai zat terlarang yang dikendalikan oleh Undang-Undang Narkotika, Rafi Ahmed tetap tidak akan dinyatakan bersalah karena undang-undang dan peraturan tidak berlaku surut, atau di Latar belakang tidak berfungsi. Salah satu varian dari asas retroaktif ini adalah asas retroaktif yang digunakan dalam UU HAM dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, hanya kejahatan berat yang memiliki efek retroaktif.

Ketiga, tidak boleh menggunakan analogi untuk menetapkan kejahatan (tindak pidana). Oleh karena itu, dalam proses penyidikan hingga persidangan, aspek perbuatannya harus jelas. Ini tidak akan hanya perkiraan, terutama menggunakan metode terjemahan dan botani.

Ini adalah prinsip teritorial utama yang menentukan tempat kejahatan. So guys, intinya hukum pidana di Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan yang terjadi di Indonesia. Baik warga negara Indonesia maupun orang asing, pada dasarnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dituntut menurut hukum pidana Indonesia.

Pdf) Asas Legalitas Materiel: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu Dan Masyarakat

Btw, hukum teritorial ini tidak menghalangi penjahat untuk berada di Indonesia. Yang penting adalah bahwa delik (kejahatan) itu terjadi di Indonesia agar seseorang dapat dituntut menurut hukum Indonesia. Banyak contoh konkrit misalnya pelanggaran UU ITE dimana pelakunya berada di negara lain, namun menyebarkan kebencian atau penipuan di Indonesia. Dalam satu kasus, beberapa orang asing yang kedapatan membawa narkoba dihukum berdasarkan hukum pidana Indonesia, bahkan ada yang dijatuhi hukuman mati.

Prinsip pertahanan sering disebut sebagai prinsip ketidakabsahan. Artinya, hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingan Indonesia.

Tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang/UU Keamanan Nasional terjadi di luar wilayah Indonesia. Asas perlindungan/konstitusi nasional ini hanya berlaku untuk tindakan yang sangat melanggar kepentingan negara dan kepentingan hukum negara.

Asas kewarganegaraan atau asas kewarganegaraan aktif adalah asas penerapan hukum pidana Indonesia yang menjadi dasar penerapan hukum pidana terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, di wilayah Indonesia.

Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Oleh karena itu, seorang warga negara Indonesia sekalipun berada di luar wilayah Indonesia dapat dipidana jika terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berpartisipasi aktif dalam sistem hukum internasional. Dengan prinsip universal ini, tidak hanya kepentingan nasional Indonesia yang terlindungi, tetapi juga kepentingan hukum internasional terlindungi. Ya, maka negara juga tidak bisa egois. Ingat kita masih punya negara tetangga.

Tindakan/praktik kriminal yang merugikan kepentingan dunia harus dihentikan. Para pelaku kejahatan ini dapat diadili dan dihukum oleh pengadilan semua negara, tanpa memandang di mana dan di mana kejahatan itu terjadi. Asas universalitas dianggap sebagai asas tatanan hukum global, yang digunakan untuk melindungi kepentingan internasional.

Tidak semua kepentingan hukum di dunia dilindungi oleh asas universalitas, asas universalitas hanya berlaku untuk kejahatan yang melibatkan uang, pesawat dan kapal laut. Misalnya terkait dengan pencuri, penjahat dan pemalsuan. Bayangkan jika kapal-kapal Indonesia berlayar di ruang kosong, kapal-kapal tersebut dikuasai bajak laut. Padahal, prinsip universal bisa digunakan untuk menangkap pencuri.

Asas Asas Hukum Dalam Perjanjian Atau Kontrak

Orang yang sama, keputusan tentang penerapan hukum pidana di Indonesia hanya didasarkan pada undang-undang dan pasal tertulis. Kita juga bisa menerapkan prinsip-prinsip ini. Prinsip dapat menjadi dasar perjuangan pengacara untuk mendapatkan keadilan bagi kliennya. Percayalah ~~~ KUHAP adalah hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana yang kuat dipertahankan atau ditegakkan untuk mencapai keputusan hakim dan bagaimana keputusan itu dibuat.

Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, yang memberikan asas dan pengaturan tentang bagaimana dan dengan cara apa ancaman pidana dalam suatu tindak pidana dapat dilaksanakan jika ada dugaan telah dilakukannya suatu perbuatan. .Pidana.

KUHAP adalah seperangkat undang-undang yang memuat aturan dan tata cara bagaimana instansi pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diwajibkan untuk menegakkan hukum pidana sebagai tujuan nasional.

Mulai dari tahapan penyidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara ke kejaksaan, dimulainya penyidikan, membacakan dakwaan, memberikan kesaksian terhadap putusan hakim.

Yuk Flashback Ingatan!! Tentang Asas Asas Hukum Pidana

Ayat (1) Pasal 1 KUHP menyatakan: “Tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali menurut hukum pidana yang ada dalam undang-undang yang ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Karena hukum harus berdasarkan asas hukum, maka segala tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan undang-undang yang terkait dengan Anda, agar aparat penegak hukum tidak bertindak tanpa perintah yang sah dan mandiri. .

Prinsip ini didukung oleh hukum yudisial yang merupakan ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Republik Indonesia. 48 Tahun 2009 tentang Kejaksaan sebagaimana dibacakan.

Artinya, setiap orang diperlakukan sama, tidak ada istilah, karena dia adalah pegawai pemerintah berpangkat tinggi dan karenanya diistimewakan, begitu pula sebaliknya. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum.

Tugas Uas Asas Pidana Ui 2021

Setiap orang yang diduga ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dituntut harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menetapkan kesalahannya dan diberikan yurisdiksi permanen.

Oleh karena itu, jika seseorang dituduh, ia tidak akan dianggap bersalah sampai putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk pertama kali mengajukan banding atas putusan pengadilan tanpa ada kebebasan, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah penerapan hukum yang salah dan putusan pengadilan di pengadilan. Proses cepat.”

5. Hukum Peluang Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk tidak menuntut suatu tindak pidana yang merugikan masyarakat.

Tinjauan Terhadap Asas Presumption Of Guilt Dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka

Oleh karena itu, kejaksaan tidak dapat mendakwa seseorang atau badan hukum meskipun jelas dan didokumentasikan, tetapi karena menyangkut kepentingan umum.

Jika pengaduan diajukan dan menyebabkan lebih banyak kerugian, jaksa tidak akan memproses kasus tersebut.

F) Mencegah atau melarang masuk atau keluarnya orang tertentu ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana menurut peraturan perundang-undangan.

6. Asas Publik dalam Persidangan Dengan asas ini diharapkan akan tercipta transparansi dalam proses persidangan. Namun, tidak semua kasus dapat ditindaklanjuti secara terbuka. Secara khusus, proses pidana dengan anak-anak sebagai terdakwa dinyatakan tertutup untuk umum.

Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik

Hakim ketua membuka perkara untuk kepentingan pemeriksaan hakim dan menyatakan perkara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang terdakwanya sederhana atau anak-anak.

Pasal 52 Dalam penyidikan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik ​​atau hakim.

Pasal 55 Tersangka atau terdakwa berhak memilih pengacaranya sendiri untuk mendapatkan pengacara untuk masalah Pasal 54.

8. Asas bahwa tersangka/terdakwa berhak atas bantuan hukum Tersangka atau terdakwa berhak atas bantuan hukum. Hal ini terlihat pada pasal 69-74 KUHAP.

Asas Asas Hukum Islam

Kontak penasehat hukum dengan tersangka dimulai sejak penangkapan atau penahanan dalam semua tahap penyidikan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapat ganti rugi dalam hal penangkapan, penahanan, dakwaan dan persidangan, tetapi tanpa alasan yang jelas, dan dalam hal pembebasan atau pembebasan, untuk dikembalikan pada jabatannya.

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut biaya penangkapan, penahanan, penuntutan atau tindakan lain tanpa alasan hukum atau karena kekeliruan terhadap orang atau hukum yang diterapkan.

“Apabila pengadilan memutuskan bahwa ia telah dibebaskan atau dibebaskan dari segala tindakan yang keputusannya belum final, ia berhak mendapatkan rehabilitasi.”

Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam

9. Asas keadilan dilakukan oleh hakim karena kedudukannya yang tetap, dan dalam undang-undang ini apabila ia memutuskan untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalah, terdakwa diambil oleh hakim yang kedudukannya secara pribadi. Hakim diangkat untuk masa jabatan penuh oleh kepala negara.

10. Asas pertanyaan hakim secara langsung dan lisan Dalam proses pemeriksaan di persidangan, pertanyaan diajukan langsung oleh hakim kepada terdakwa dan saksi.

Seorang hakim ketua pengadilan negeri memimpin secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

(b) harus memastikan bahwa tidak ada yang dilakukan atau pertanyaan diajukan yang mengarah pada jawaban bebas oleh terdakwa atau saksi. [1] Kontrak ini juga didasarkan pada asas-asas hukum hukum perdata (selanjutnya disebut hukum perdata). Di antara sekian banyak asas hukum perdata, paling tidak ada 4 (empat) asas yang penting

Asas Asas Hukum Acara Pidana

Pertanyaan Umum tentang Asas-asas Hukum Pidana