Hukum Internasional Menjadi Kacau Sejak Jaman Jokowi, Benarkah?

Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi, Indonesia telah menghadapi sejumlah tantangan di bidang hukum internasional. Banyak isu yang muncul dan menimbulkan perdebatan di tingkat nasional maupun internasional. Artikel ini akan membahas secara rinci perkembangan hukum internasional di Indonesia sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

Perkembangan Hukum Internasional di Indonesia sebelum Jokowi

Sebelum kita membahas peran Jokowi dalam hukum internasional, penting untuk melihat kondisi sebelumnya. Pada masa sebelum Jokowi, Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat posisinya di dunia internasional. Hal ini meliputi peningkatan hubungan dengan negara-negara lain, penandatanganan perjanjian internasional, dan partisipasi dalam organisasi regional dan global.

Peran Jokowi dalam Hubungan Internasional

Sejak awal masa pemerintahannya, Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hubungan internasional. Ia telah mengunjungi banyak negara untuk memperkuat kerjasama dan menjalin hubungan bilateral yang lebih erat. Selain itu, Jokowi juga memainkan peran aktif dalam organisasi regional seperti ASEAN dan APEC.

Peningkatan Isu-isu Kontroversial

Namun, di masa pemerintahan Jokowi, beberapa isu kontroversial muncul dalam hubungan internasional Indonesia. Isu-isu ini menimbulkan perdebatan dan kritik dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.

a. Hukuman Mati dan Pelanggaran HAM

Salah satu isu yang paling kontroversial adalah penggunaan hukuman mati di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan hukuman mati, kebijakan ini telah menarik perhatian dan kritik internasional. Beberapa eksekusi yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi telah memicu kecaman dari organisasi hak asasi manusia dan negara-negara mitra.

b. Reklamasi Pulau dan Isu Lingkungan

Reklamasi pulau, khususnya di Teluk Jakarta, juga menjadi isu yang kontroversial. Langkah ini diambil untuk memperluas wilayah daratan dan mengatasi masalah banjir. Namun, reklamasi ini menuai kritik terkait dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

c. Perbatasan Maritim dan Konflik Laut Cina Selatan

Perbatasan maritim Indonesia dan konflik di Laut Cina Selatan juga menjadi perhatian utama. Meskipun Indonesia bukan pihak langsung dalam sengketa tersebut, keberadaan klaim yang tumpang tindih dan aksi militer di wilayah tersebut mempengaruhi stabilitas keamanan regional.

Reformasi Hukum Internasional di Era Jokowi

Meskipun terdapat isu-isu kontroversial, pemerintahan Jokowi juga telah melakukan sejumlah reformasi di bidang hukum internasional.

a. Penguatan Lembaga Hukum Internasional

Jokowi telah memberikan perhatian khusus pada penguatan lembaga hukum internasional di Indonesia. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan kapasitas aparat hukum, peningkatan pendidikan hukum internasional, dan pembentukan lembaga-lembaga yang berfokus pada hukum internasional.

b. Keterlibatan dalam Perjanjian Internasional

Selama masa pemerintahannya, Indonesia telah aktif terlibat dalam perjanjian internasional. Negara ini telah menandatangani berbagai perjanjian multilateral dan bilateral yang mencakup berbagai aspek kehidupan internasional, seperti perdagangan, investasi, lingkungan, dan keamanan.

c. Pengadilan Internasional dan Arbitrase

Jokowi juga telah memberikan dukungan kepada pengadilan internasional dan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Indonesia telah berpartisipasi dalam beberapa proses pengadilan dan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa dengan negara lain.

Kritik terhadap Kebijakan Hukum Internasional Jokowi

Meskipun ada upaya reformasi, kebijakan hukum internasional Jokowi juga mendapat kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa langkah-langkah yang diambil tidak cukup efektif atau tidak memadai untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang terjadi di tingkat global.

Isu Ini Merupakan Hoax

Dalam konteks ini di Indonesia, seringkali muncul berbagai isu yang tersebar luas di media sosial dan platform daring. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua informasi yang beredar adalah benar atau akurat. Beberapa isu yang muncul terkait hukum internasional di era Jokowi dapat dikategorikan sebagai hoax.

Salah satu contoh isu hoax yang sering muncul adalah mengenai penyalahgunaan hukuman mati di Indonesia. Berbagai klaim yang tidak berdasar sering kali tersebar, menyebarkan anggapan bahwa pemerintah Indonesia secara sembarangan menjatuhkan hukuman mati tanpa proses hukum yang adil. Padahal, Indonesia telah mengikuti prosedur hukum yang ketat dan menghormati hak asasi manusia dalam menjatuhkan hukuman mati.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, hukum ini di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama masa pemerintahan Jokowi. Ada perubahan dalam isu-isu yang dihadapi, serta upaya untuk memperkuat lembaga hukum internasional dan terlibat dalam perjanjian internasional. Namun, perlu diingat bahwa evaluasi terhadap situasi hukum internasional Indonesia tidak dapat dilakukan secara hitam atau putih. Penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perubahan dinamis di tingkat global dan meningkatkan kapasitas hukum internasional.