Hukum Pidana Militer: Ruang Lingkup Dan Penerapannya – Dalam acara ini saya akan menjelaskan tentang isi hukum pidana secara lengkap dan jelas mulai dari pengertian, klasifikasi, objek, sifat, tujuan dan fungsi, sumber, subjek dan ruang lingkupnya.
Definisi Untuk memahami apa itu hukum pidana, kita dapat melihat bagaimana para ahli mendefinisikan hukum pidana itu sendiri.
Hukum Pidana Militer: Ruang Lingkup Dan Penerapannya
Hukum pidana adalah segala peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang harus dihukum dan hukuman yang seperti apa.
Hukum Pidana Militer
Hukum pidana adalah seperangkat hukum dan peraturan lengkap yang diikuti oleh suatu negara atau masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka, sebagai penjaga ketertiban umum, melarang tindakan yang melanggar hukum dan peraturannya yang terkait dengan pelanggaran. Hukuman
Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di negara, yang memberikan landasan dan aturan:
Setelah memahami artinya, sekarang kita lanjut ke konten selanjutnya. Diketahui bahwa hukum pidana juga terbagi menjadi beberapa bagian. Inilah penjelasannya.
Hukum pidana wajib mencakup peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana abstrak diterapkan dengan cara tertentu, atau hukum yang menegakkan/mempertahankan hukum pidana substantif.
Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri
Hak untuk mengadili, menghukum dan menegakkan tuntutan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini digunakan oleh penegak hukum.
Hukum pidana dimaksudkan untuk dikonsolidasikan ke dalam unit yang lebih besar agar tidak menyebar kemana-mana. Contoh: KUHP, KUHP Militer, KUHP
Bagian umum hukum pidana (algemene del) memuat ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang ketentuan umum.
Bagian khusus (bizond deel) dari hukum pidana adalah yang berisi atau mengatur baik kejahatan dan pelanggaran ringan maupun yang tidak terbukti.
Materi Hukum Pidana
Hukum pidana khusus adalah hukum yang dengan sengaja diterapkan pada orang tertentu, misalnya anggota angkatan bersenjata (TNI), atau hukum pidana yang mengatur tindak pidana khusus, misalnya kejahatan keuangan (ekonomi).
Tindak pidana nasional (algemeen strafrecht) atau pidana umum, atau pidana umum, adalah hukum pidana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pusat, yang berlaku terhadap masalah hukum yang dilarang oleh hukum pidana di seluruh wilayah negara dan terhadapnya.
Pidana daerah (plaatselijk) adalah hukum pidana yang diciptakan oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di daerah yang berada di bawah pemerintahan daerah.
Jika ada undang-undang nasional, maka undang-undang lokal yang sudah berlaku dengan sendirinya dikesampingkan, dan hanya berlaku di tingkat nasional.
Optimalisasi Penyelesaian Perkara Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
Pada zaman sebelum tulisan Beccaria, hukum pidana tidak banyak ditulis, kekuasaan raja mutlak, dia dapat membuat pengadilan membuat keputusan dengan membuat undang-undang berdasarkan perasaan hakim.
Kriminologi yang menyelidiki tingkah laku seseorang atau kelompok merupakan salah satu ilmu yang memperkaya pengetahuan tentang hukum pidana.
Dampak kejahatan sebagai bagian dari ilmu sosial telah menimbulkan kecenderungan baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menghapuskan kejahatan guna melindungi kepentingan-kepentingan yang sah dari masyarakat.
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum, sehingga kerja hukum pidana seringkali sama dengan kerja hukum pidana, yaitu. mengendalikan kehidupan publik atau mengatur masyarakat.
Dasar Dasar Hukum Pidana Full
Pidana memiliki kasus yang berat, oleh karena itu hukum pidana dikatakan āmemotong dagingnyaā atau āpedang bermata duaā yang artinya tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum, tetapi jika larangan dilanggar. , justru merugikan kepentingan (objek) pelanggar hukum.
Dapat dikatakan bahwa hukum pidana memberikan aturan-aturan untuk menghadapi perbuatan buruk. Dalam keadaan ini juga harus diingat bahwa sebagai alat kontrol sosial, fungsi hukum bersifat subsider, yaitu hukum pidana hanya digunakan apabila upaya-upaya lain tidak mencukupi.
Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum tertulis, yang utamanya adalah KUHP (KUHP sendiri dari W.v.S Belanda.
Secara historis, hukum pidana Prancislah yang memunculkan hukum pidana Belanda, dan Belandalah yang menerapkannya di Indonesia.
Vol 1 No 1 (2022): Agustus
Penggunaan syarat-syarat tersebut dapat ditemukan di samping syarat-syarat yang ditentukan dalam konstitusi perkara yang terkait dengannya, berdasarkan Pasal 2-9 KUHP.
Pada kata āsiapapunā dalam Pasal 2, 3 dan 4 KUHP digunakan kata een ieder yang artinya āmasing-masingā.
Organisasi adalah sekelompok orang dan/atau aset yang terorganisir, baik berbadan hukum atau tidak.
Korporasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk melakukan tindak pidana (corporate crime) dan dapat mengambil keuntungan dari kejahatan (corporate crime).
Tugas 1 Hukum Pidana Internasional
Ditaatinya pengertian bahwa korporasi tunduk pada hukum pidana berarti korporasi, baik sebagai badan hukum maupun sebagai badan ilegal, dianggap mampu melakukan tindak pidana dan tunduk pada hukum pidana (corporate criminal responsibility).
Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan pidana dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan/terjadi.
Masalah penerapan hukum pidana secara temporal mempunyai arti penting: menentukan waktu terjadinya tindak pidana (lex temporis delict).
Namun di sisi lain, yaitu kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan serta perlakuan hakim yang sewenang-wenang dan tidak adil, prinsip itu juga berlaku.
Tingkatkan Sdm Kejaksaan, Badiklat Gelar 8 Jenis Diklat Hasilkan Aph Yang Profesional Dan Berkulaitas
Sistem ini telah berubah, meskipun prinsip utamanya adalah untuk melindungi kepentingan individu dan hak asasi manusia terhadap otoritas yang melanggar hukum, namun karena kepentingan yang lebih luas, seperti melindungi kepentingan umum dan melindungi masyarakat dari kejahatan, beberapa Dalam beberapa hal prinsip ini dapat diterima. melepaskan.
Analogi diartikan dengan menggunakan ketentuan yang mengatur secara tegas suatu hal yang tidak diatur secara tegas dengan analogi (dianggap demikian).
Mengenai penafsiran analogi ini, menurut sebagian ulama tidak boleh dilakukan jika analogi itu akan menimbulkan suatu tindak pidana baru yang bertentangan dengan pasal (1) KUHP yang pertama.
Definisi ini mengandung kata-kata yang telah diberi makna sesuai dengan makna masyarakat saat ini, sehingga kata-kata tersebut tidak dimaknai seperti pada saat undang-undang itu dibuat.
Ruang Lingkup Hukum Pidana
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (lex temporis delicti).
Hukum lex temporis delicti bersifat restriktif, dalam arti undang-undang tidak berlaku jika undang-undang berubah setelah perubahan dan sebelum persidangan.
Undang-undang tidak memberikan definisi tentang tempat terjadinya kejahatan (locus delicti), sehingga doktrin tentang tempat terjadinya kejahatan sangat penting untuk memecahkan masalah tempat terjadinya kejahatan.
Untuk menentukan tempat kejadian perkara, yang diperhatikan adalah tempat terjadinya tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana yang diselesaikan.
Ahli Pidana Dr. Dwi Seno Wijanarko Di Hadirkan Oleh Babinkum Tni Di Pengadilan Militer Ii 08 Jakarta Ā» Pelita Nusantara News
A yang sedang berada di Jerman melempar tali dengan simpul di ujungnya (lisso) untuk menangkap kuda di Belanda.
Menurut teori ini, yang harus dianggap sebagai TKP adalah tempat terjadinya kejahatan (kerusakan) yang menimbulkan akibat.
Jika seseorang di Singapura mengirimkan makanan beracun kepada seseorang di Indonesia, yang menyebabkan kematian orang yang memakannya, itu harus dianggap sebagai tempat terjadinya kejahatan oleh Indonesia.
Ide seperti itu sangat berguna di negara besar yang transportasi/transportasinya masih sulit seperti di Indonesia, apalagi di daerah terpencil.
Modul 1 Hukum Pidana Converted
Teori ini harus diterapkan terutama dalam kasus bullying dengan pulpen atau bahkan radio untuk pembelajaran jarak jauh anak.
Dihina B karena menulis di Koran Jakarta di Palingkaraya, artikel itu juga beredar di Palangkaraya.
TKP dapat dianggap berada di Jakarta atau tempat lain di mana surat kabar didistribusikan. Jadi, misalnya A dan B tinggal sementara di Bandung setelah melakukan perjalanan, B bisa mengadu ke pihak berwajib di Bandung agar bisa diselesaikan dengan baik.
Pasal 3 KUHP memperluas penerapan peraturan daerah untuk mengendalikan kendaraan air (kapal) dan pesawat udara di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Sinar Pagi Baru
Pasal 3 KUHP: Ketentuan pidana hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di atas kapal atau pesawat udara Indonesia. Ini menyajikan tindakan yang dilarang dan hukuman pidana. Tentukan kapan dan dalam keadaan apa pelanggar dapat dikenakan hukuman pidana sebagai ancaman. Tentukan bagaimana hukuman pidana dapat dijatuhkan.
Buku I : Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Asas-asas Umum sebanyak 9 bab, setiap bab memuat topik yang berbeda dengan jumlah pasal 103 (Bab 1 sd 103) Buku II : Peraturan No. 3 dan No. : KUHP terdiri dari 10 bab dengan 82 pasal (Pasal 449 sd 569).
Judul Perkara Bab X – XXXXI Buku III Pelanggaran Pasal Bab XXXXI – XXXXXX Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidana dalam UU Selain KUHP) UU Narkoba, UU Psikiatri, UU Terorisme, UU HAM, UU PKDRT, dll.
KUHP (dengan perubahan dan tambahan) Hukum pidana selain KUHP Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan nonpidana
Mengenal Asas Teritorial Dalam Hukum Pidana
SUBYEK PIDANA HK (IUS PUNIENDI) HK. Hukum Pidana Umum HK. Pidana Material HK. Pelanggar Khusus HK. TUJUAN PIDANA (IUS PUNALE) HK. Pidana hukum H.P. HP militer Pajak
7 FUNGSI HUKUM PIDANA 1. Pada umumnya hukum pidana harus mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat guna mewujudkan dan memelihara ketertiban umum. 2. Sebagai bagian dari hukum publik, a. Perlindungan kepentingan hukum, untuk memberikan landasan legitimasi negara dalam rangka negara menjalankan tugas melindungi berbagai kepentingan hukum; c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam keadaan negara memenuhi kewajiban melindungi kepentingan hukum.
Sumber primer: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 (setelah kemerdekaan Republik Indonesia). 1 Tahun 1918. Sumber lain: Undang-undang khusus di luar hukum pidana: korupsi, narkoba, pencucian uang, terorisme, dll.
2 Crimineel Wetboek untuk
Pakar Hukum: Satpol Pp Bisa Jadi Penyidik Penanganan Covid 19 Halaman All
Sejarah Hukum Pidana Militer di Indonesia
Masuknya Hukum Pidana Militer ke Indonesia
Hukum pidana militer pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Pada masa itu, Belanda menerapkan sistem hukum pidana militer untuk mengendalikan personel militer dan mempertahankan kekuasaannya di wilayah jajahannya. Sistem hukum pidana militer tersebut diterapkan secara eksklusif dalam lingkup militer dan berbeda dengan sistem peradilan umum yang diberlakukan untuk penduduk sipil.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum pidana militer masih tetap ada, dan telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari hukum pidana militer adalah untuk mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh personel militer, serta menegakkan disiplin dan tindakan hukum yang sesuai di dalam lingkup militer.
Pada awal kemerdekaan, Indonesia hadir dengan angkatan bersenjata nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dalam rangka mengatur keberadaan angkatan bersenjata nasional ini, pemerintah Indonesia memandang perlu untuk memiliki peraturan hukum yang berlaku khusus untuk personel militer. Oleh karena itu, pada tahun 1945, hukum pidana militer resmi dikenal dalam hukum Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Darurat Republik Indonesia No. 1 Tahun 1945.
Pembaharuan Hukum Pidana Militer
Seiring berjalannya waktu, hukum pidana militer di Indonesia mengalami beberapa pembaharuan. Pembaharuan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan angkatan bersenjata dan tuntutan hukum yang lebih modern. Salah satu langkah penting dalam pembaharuan ini adalah digantinya undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru.
Pada tahun 2014, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Penegakan Hukum Militer diterbitkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997. Hal ini dilakukan untuk membuat peraturan hukum pidana militer menjadi lebih sesuai dengan perkembangan militer Indonesia yang semakin maju.
Dalam undang-undang yang baru ini, terdapat beberapa aspek penting yang diatur, termasuk prinsip keadilan, perkembangan, kesetaraan, asumsi tak bersalah, hirarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektivitas, dan efisiensi dalam penanganan pelanggaran hukum pidana militer.
Pembaharuan hukum pidana militer ini juga dilakukan sebagai bentuk respons terhadap tuntutan hak asasi manusia dan standar hukum internasional yang semakin berkembang. Melalui undang-undang yang baru ini, diharapkan tindakan pidana militer yang melanggar hak asasi manusia dapat dicegah dan diberikan sanksi yang sepadan.
Peraturan dan Penegakan Hukum dalam Konteks Militer di Indonesia
Undang-Undang No. 25 Tahun 2014
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 merupakan peraturan hukum pidana militer yang berlaku saat ini di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjaga disiplin militer, mengatur perbuatan pidana yang dilakukan oleh personel militer, serta menegakkan tindakan hukum yang cocok dalam lingkungan militer.
Undang-undang tersebut juga menegaskan pentingnya disiplin tinggi di kalangan personel militer untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan efektif. Disiplin militer sangat krusial dalam konteks militer karena mencerminkan ketertiban, integritas, dan profesionalisme personel militer.
Beberapa aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini meliputi prinsip keadilan, perkembangan, kesetaraan, asumsi tak bersalah, hirarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektivitas, dan efisiensi dalam penanganan pelanggaran hukum pidana militer.
Peran Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanan nasional, dan berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional. Untuk mampu menjalankan tugas-tugas tersebut, personel TNI perlu menjaga disiplin militer dengan baik, serta mengikuti peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks militer, hukum pidana militer menjamin ketaatan dan kedisiplinan personel TNI, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan menjaga ketertiban di lingkungan militer. Ini melibatkan proses peradilan dan penegakan hukum yang sesuai, serta penggunaan sanksi yang memadai sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.
Sebagai anggota TNI, setiap personel diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait hukum pidana militer. Mereka juga harus menaati dan menghormati prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Lebih dalam mengenai pembuatan surat kuasa pidana dapat Anda temukan di sini.
Tabel Perbandingan Pasal UU No. 25 Tahun 2014 dan UU No. 26 Tahun 1997
Tabel berikut ini membandingkan beberapa pasal penting antara Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Penegakan Hukum Militer dengan Undang-undang No. 26 Tahun 1997 yang sebelumnya berlaku.
| Pasal |
UU No. 25 Tahun 2014 |
UU No. 26 Tahun 1997 |
| 1 |
Penegasan Kedaulatan dan Wibawa Negara |
Penegasan Kedaulatan dan Wibawa Negara |
| 2 |
Prinsip-prinsip yang Melandasi Hukum Disiplin Militer |
Prinsip-prinsip yang Melandasi Hukum Disiplin Militer |
| 3 |
Definisi dan Istilah-istilah |
Definisi dan Istilah-istilah |
| 4 |
Komando dan Kepemimpinan dalam Hukum Disiplin Militer |
Komando dan Kepemimpinan dalam Hukum Disiplin Militer |
| 5 |
Tentang Pelanggaran Disiplin |
Tentang Pelanggaran Ketentuan disiplin |
| 6 |
Kewenangan Penyidik Militer |
Kewenangan Penyidik |
| 7 |
Pengadilan Militer |
Pengadilan Militer |
| 8 |
Penyitaan, Penyegelan, dan Penyerahan Barang Bukti |
Penyitaan, Penyegelan, dan Penyerahan Barang Bukti |
| 9 |
Asas dan Tahap Penyidikan |
Asas dan Tahap Penyidikan |
| 10 |
Penuntutan di Pengadilan |
Penuntutan |
Tabel di atas menampilkan beberapa perbedaan antara dua undang-undang tersebut. Undang-undang No. 25 Tahun 2014 menggantikan beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya dan juga menambahkan beberapa pasal baru yang mengatur tentang kewenangan penyidik militer, pengadilan militer, penyitaan barang bukti, tahapan penyidikan, dan penuntutan di pengadilan.
Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2014, peraturan hukum pidana militer di Indonesia menjadi lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan militer yang semakin maju. Undang-undang ini memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana penegakan hukum dalam konteks militer dilakukan dan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi pelanggaran hukum pidana militer.
Melalui perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum pidana militer di Indonesia terus berkembang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menegakkan hukum, serta menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan militer.
Baca juga: Tindak Pidana Korporasi: Definisi dan Contoh Kasus untuk pemahaman lebih lanjut mengenai kasus tindak pidana perusahaan.
