Connect with us

Pidana

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana – TESIS IMPLEMENTASI KERAGAMAN DALAM TINDAK PIDANA PENGHINDARAN ANAK (studi kasus nomor kasus 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.) : VIRGINIA CHRISTINA B 111 UNIVERSALD ECONOMIC 11 LAWSHIP1064

TUGAS IMPLEMENTASI KEBERAGAMAN…. Dr. Muhadar, S.H., M.S. GIGIT. 19590317 198703 1.002 Pembimbing II Haeranah, S.H., M.H. Kode PIN. 19661212 199103 2 002 iv vs RINGKASAN VIRGINIA CHRISTINA (B111

Table of Contents

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana

VIRGINIA CHRISTINA (B111 11 064) Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Pelecehan Anak (Studi Kasus Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.) Dibawah Muhadari selaku Pembina dan Haeranah. II.

Pdf) Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam penyidikan perkara no. 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks dan untuk mengetahui kesiapan instansi terkait dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini dilakukan di Polres Makassar Kota, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan konkrit tentang objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan inferensi pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak pada studi kasus kasus no.20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa dan dituangkan dalam bentuk kontrak. Sebelum putusan ini, ada upaya penyimpangan pada tahap penyidikan di kepolisian dan dakwaan di kejaksaan. Selama proses penyidikan dan penuntutan, tidak ada kesepakatan antara para pihak karena masalah nilai kerugian yang besar. Dan kesiapan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditunjukkan dengan 1) aturan pelaksanaan dan 2) sumber daya manusia. Pertama dengan lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Remaja No. 11 Tahun 2012 yang menjadi pedoman bagi pihak kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan dalam pelaksanaan diversi. Sehingga instansi siap mengambil langkah-langkah diversi. Kedua, kesiapan berupa sumber daya manusia yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan seminar atau workshop. Memberikan pemahaman kepada fasilitator diversi (penyidik, jaksa dan hakim) tentang pelaksanaan proses diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

“Proses diversi dilakukan melalui percakapan yang melibatkan anak dengan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pendamping masyarakat dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”

Pdf) Skripsi Implementasi Diversi Dalam …. Dr. Muhadar,s.h.,m.s Nip. 19590317 198703 1 002 Pembimbing Ii Haeranah,s.h.,m.h Nip. 19661212 199103 2 002 Iv V Abstrak Virginia Christina (b111

Dalam kuliah umum hukum pidana kesejahteraan anak, Prof. Dr. M. Said Karim, S.H., M.Si pada Selasa, 4 November 2014 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyampaikan 1. 3

Satu. Menciptakan perdamaian antara korban dan anak b. Penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan c. Menghindari perampasan kemandirian anak d. Mendorong partisipasi masyarakat; dan e.Menciptakan rasa tanggung jawab pada diri anak

(1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, pekerja sosial dan pekerja sosial profesional, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana

(3) Proses pengalihan harus memperhatikan: a.kepentingan korban; b.perlindungan dan tanggung jawab anak; c.menghindari stigma negatif; d.penghindaran pembalasan; e.keharmonisan dalam masyarakat; dan f.kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum.

Skripsi Tanpa Bab Pembahasan

(1) Dalam melakukan pengalihan, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus: a.kategori kejahatan; b.umur anak;

(2) Perjanjian diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga korban anak serta kesiapan anak dan keluarganya, kecuali untuk: a.kejahatan berupa pelanggaran; b.kejahatan; c.kejahatan tanpa korban; atau d.nilai ganti rugi pihak yang dirugikan tidak lebih besar dari nilai upah minimum

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan jika tindak pidana dilakukan: a.ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun;

Momo Kelana. 2002. Pengertian UU Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) Latar Belakang Penjelasan Bagian demi Bagian. Jakarta: PTIK Press. hlm.111-112

Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Dan Topik Populer

(1) Rapat diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan rapat diversi serta tata tertib diskusi yang disepakati di antara para peserta.

(4) Penyelenggara diversi wajib menawarkan acara: a.Anak akan mendapat informasi tentang biaya. b. Orang tua/wali mengajukan pertanyaan terkait

(6) Dalam hal diperlukan, penyelenggara diversi dapat mengundang perwakilan masyarakat atau pihak lain untuk memberikan keterangan guna mendukung keputusan tersebut.

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana

(9) Dalam membuat perjanjian diversi, orang yang melakukan diversi memperhatikan dan memerintahkan agar perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan, dan kesusilaan masyarakat setempat; atau mengandung hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh anak, atau mengandung niat buruk.

Inovasi Dan Pengembangan Dalam Riset Hukum: 20 Rekomendasi Ide Judul Skripsi Untuk Mahasiswa Jurusan Hukum

Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses peradilan anak berlanjut pada aspek-aspek sebagai berikut: a.proses pengalihan tidak menghasilkan kesepakatan; Bisa. perjanjian pengalihan tidak dilaksanakan.

Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich. 2002. Sistem Peradilan Anak Internasional Perbandingan Masalah dan Pemecahannya. Toronto: Educational Publishing Inc. halaman 4

“Apabila seorang anak di bawah umur dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukan pada usia 16 (enam belas) tahun, hakim dapat memerintahkan: mengembalikannya kepada orang tua, wali, atau walinya tanpa pidana, atau menyerahkan pelakunya kepada pemerintah tanpa pidana, atau hukuman yang berat bagi yang bersalah”. 2. Anak-anak dalam KUH Perdata.

Rekomendasi Buku Hukum Pidana Terbaik Dan Murah

“Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya.”

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.” 4. Anak dalam UU Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang dalam hal anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana

“Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan berdasarkan anak bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.”

Pdf) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian … · Dimas Asyraf Arief, … Syahrul Alam ,firmansyah, Ahmad Ryandi Pratama, Rizwan Ilham, Ardiansyah … Alatas,djaelani, Adit

“Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika untuk kepentingannya.” 10. Anak kandung, nomor 20 tahun 2003

1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan saksi tindak pidana.

2) Anak pelanggar hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

3) Korban tindak pidana yang selanjutnya disebut korban anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan/atau finansial akibat tindak pidana.

Skripsi 2022_peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Pada Saat Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Merauke_jelindia Vanesia Kayadoe_ilmu Hukum Pages 1 50

4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

“Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan diakui oleh undang-undang sebagai tindak pidana.”

(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana penangguhan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana

(2) Syarat-syarat umum dan khusus ditentukan dalam putusan pengadilan tentang pemidanaan dengan syarat-syarat tersebut dalam alinea pertama.

Pdf) Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

(3) Syarat umum pada ayat kedua adalah anak tidak melakukan tindak pidana baru selama dipidana bersyarat.

(4) Syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam angka 2 adalah melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditentukan dalam putusan hakim, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

(7) Selama penyelesaian perkara pidana bersyarat, penuntut umum mengawasi dan memberi petunjuk kepada pekerja sosial bahwa anak tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut.

(8) Selama anak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, anak wajib belajar wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun.

Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru

Pengabdian masyarakat adalah kejahatan yang bertujuan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian mereka terhadap tindakan masyarakat yang positif. Anak wajib melakukan pengabdian masyarakat paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pidana dalam pengawasan yang berlaku bagi anak berdasarkan Pasal 71(1)(b)(3) paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dipidana penahanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bawah pengawasan pembimbing kemasyarakatan.

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 alinea pertama huruf c dilaksanakan di lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak.

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pdf) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Whistle · Pdf Filehukum Pidana Yang Terdapat Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 … Materi Maupun Dari Segi Teknik Penulisannya.oleh Sebab Itu,

(1) Pemidanaan in house care dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh negara atau swasta.

(3) Pekerjaan pengembangan internal dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak yang telah menyelesaikan ½ (setengah) dari masa pendidikannya di lembaga tersebut dan tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.

(1) Anak dipidana dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pengembangan Khusus Anak) jika keadaan dan kegiatan anak mengancam masyarakat.

Contoh Judul Skripsi Manajemen Yang Mudah Di Acc Dosen!

(2) Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling banyak ½ (setengah) dari maksimum pidana penjara orang dewasa.

(4) Anak yang telah menyelesaikan ½ (setengah) dari masa pembinaan Pembina LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(6) Jika kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ide-ide Menarik Untuk Skripsi Hukum Pidana

(1) Tindakan terhadap anak adalah sebagai berikut: a.Kembalikan kepada orang tua/wali; b. tunduk kepada seseorang; c.Pengobatan di rumah sakit jiwa; d.Pengobatan di LPKS;

Kumpulan Judul Skripsi Hukum Pidana

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, e, dan f pada angka 1

Peranan Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia

Peranan pidana dalam sistem hukum di Indonesia sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pidana merupakan cabang hukum yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya. Tujuan dari sistem hukum pidana adalah untuk menanggulangi tindak pidana, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Sistem hukum pidana di Indonesia didasarkan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan peraturan hukum utama dalam bidang ini. KUHP mengatur berbagai macam tindak pidana mulai dari kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan dan penganiayaan, hingga kejahatan ekonomi, seperti korupsi dan pencucian uang. Pidana juga melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, dalam proses penyidikan dan penuntutan pelaku tindak pidana.

Makna Skripsi Hukum Pidana

Apa itu Skripsi Hukum Pidana?

Skripsi Hukum Pidana adalah karya tulis ilmiah yang membahas masalah-masalah hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum pidana.

Skripsi Hukum Pidana merupakan bentuk penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk menggali, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah hukum pidana. Dalam skripsi ini, mahasiswa dapat memilih topik-topik seperti sistem peradilan pidana, tindak pidana korupsi, narkotika dan obat-obatan terlarang, kekerasan seksual, atau topik lain yang terkait dengan hukum pidana di Indonesia.

Kenapa Skripsi Hukum Pidana Penting?

Skripsi Hukum Pidana memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Dalam skripsi ini, mahasiswa melakukan penelitian, analisis, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang hukum pidana. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi besar dalam pemahaman dan penyelesaian masalah hukum pidana di masyarakat.

Dengan menulis skripsi hukum pidana, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan analisis, kritis, dan pemecahan masalah dalam konteks hukum pidana. Selain itu, skripsi hukum pidana juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti atau praktisi hukum dalam menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bagaimana Cara Menentukan Judul Skripsi Hukum Pidana?

Menentukan judul skripsi hukum pidana dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor. Pertama, pilihlah topik yang menarik dan relevan dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Misalnya, Anda dapat memilih untuk meneliti tentang pengaruh teknologi informasi terhadap tindak pidana atau peran mahkamah internasional dalam penyelesaian tindak pidana internasional.

Kedua, pastikan judul skripsi tersebut masih belum banyak diteliti oleh peneliti lain sehingga dapat memberikan kontribusi yang baru dalam pengembangan ilmu hukum pidana. Ketiga, diskusikan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan dan arahan dalam menentukan judul yang tepat. Dosen pembimbing dapat memberikan saran berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang hukum pidana.

Proses Penulisan Skripsi Hukum Pidana

Tahap Persiapan

Langkah pertama dalam menulis skripsi hukum pidana adalah melakukan persiapan. Pada tahap ini, mahasiswa perlu membaca dan mengumpulkan referensi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Menggunakan sumber referensi yang terpercaya dan up-to-date akan memastikan keakuratan dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Selain itu, perlu juga melakukan studi literatur untuk memperluas pemahaman tentang hukum pidana. Studi literatur dapat melibatkan membaca berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan topik skripsi. Dalam tahap ini, mahasiswa juga perlu merumuskan rumusan masalah sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Tahap Penelitian

Setelah tahap persiapan, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian. Mahasiswa perlu merumuskan permasalahan penelitian yang jelas dan terfokus. Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada jenis data yang akan dikumpulkan dan analisis yang akan dilakukan.

Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau studi dokumen. Setelah data terkumpul, mahasiswa perlu menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang sesuai dan membahas temuan-temuan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Tahap Penulisan

Setelah penelitian selesai, mahasiswa dapat memulai tahap penulisan skripsi. Struktur penulisan skripsi hukum pidana biasanya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan.

Dalam penulisan, pastikan menggunakan gaya penulisan yang akademik dan mengutip sumber dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Referensi yang digunakan dalam skripsi juga perlu terdokumentasi dengan baik dalam daftar pustaka.

Untuk memastikan kualitas penulisan, penting juga untuk melakukan revisi dan penyempurnaan skripsi. Mahasiswa dapat meminta masukan dan saran dari dosen pembimbing atau melakukan proofreading untuk memeriksa kesalahan tata bahasa dan ejaan.

Membuat surat kuasa dalam konteks hukum pidana bisa menjadi hal yang rumit. Untuk panduan praktis dalam membuat surat kuasa pidana, simak artikel berikut: Panduan Praktis Membuat Surat Kuasa Pidana

Tabel Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia

Tabel di bawah ini merupakan perbandingan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil di Indonesia:

Aspek Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Formil
Definisi Hukum pidana materiil merupakan hukum yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya. Hukum ini menentukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum dan melibatkan proses peradilan yang menghasilkan hukuman kepada pelaku. Hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana. Hukum ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap putusan pengadilan.
Subjek Hukum pidana materiil berfokus pada perilaku individu sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini meliputi tindakan atau kegiatan yang secara hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Hukum pidana formil berfokus pada keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Hal ini meliputi tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan pengadilan.
Penyidikan Hukum pidana materiil melibatkan proses pengumpulan bukti dan informasi untuk menindaklanjuti tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran dan memperoleh bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hukum pidana formil melibatkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum untuk menentukan apakah dugaan tindak pidana cukup kuat. Hasil penyidikan ini akan menjadi dasar bagi jaksa dalam menyusun dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan.
Penuntutan Hukum pidana materiil melibatkan proses pengajuan perkara ke pengadilan. Setelah penyidikan selesai, jaksa akan menilai apakah bukti yang ada cukup untuk mengajukan dakwaan kepada pengadilan. Hukum pidana formil melibatkan penyusunan dakwaan oleh jaksa untuk diajukan ke pengadilan. Dakwaan ini berisi perincian perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, serta bukti-bukti yang menjadi dasar dakwaan.
Putusan Hukum pidana materiil melibatkan keputusan pengadilan terhadap terdakwa. Pengadilan akan menimbang bukti-bukti yang ada, mempertimbangkan argumen dari pihak terdakwa dan jaksa, dan mengeluarkan keputusan yang berisi vonis atau putusan terhadap terdakwa. Hukum pidana formil melibatkan keputusan pengadilan terhadap proses peradilan pidana secara keseluruhan. Keputusan ini mencakup apakah proses peradilan pidana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan apakah putusan yang dihasilkan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil memiliki perbedaan dalam fokusnya. Hukum pidana materiil berfokus pada perbuatan pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku, sedangkan hukum pidana formil berfokus pada prosedur penegakan hukum pidana. Keduanya saling terkait dan menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Perbandingan ini penting untuk dipahami oleh mahasiswa hukum pidana maupun masyarakat umum, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hukum pidana di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum pidana, diharapkan masyarakat dapat lebih terhindar dari perilaku melanggar hukum dan dapat memahami proses penegakan hukum yang berlaku.

Selain itu, perbandingan ini juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan memahami perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, pembuat kebijakan dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat.

Tindak pidana korporasi adalah topik yang relevan untuk skripsi hukum pidana Anda. Pelajari lebih lanjut tentang definisi dan contoh kasus tindak pidana korporasi di sini: Tindak Pidana Korporasi: Definisi dan Contoh Kasus

Pertanyaan Umum tentang Skripsi Hukum Pidana

1. Apa saja topik yang bisa dipilih dalam skripsi hukum pidana?

Dalam skripsi hukum pidana, terdapat beragam topik yang bisa dipilih sesuai minat dan ketertarikan mahasiswa. Beberapa topik yang dapat dipilih meliputi:

  • Sistem peradilan pidana
  • Tindak pidana korupsi
  • Narkotika dan obat-obatan terlarang
  • Kekerasan seksual
  • Kejahatan cyber
  • Pencucian uang

Topik-topik tersebut hanya merupakan beberapa contoh, masih banyak topik menarik lainnya yang dapat diangkat dalam skripsi hukum pidana.

2. Bagaimana cara mencari sumber referensi untuk skripsi hukum pidana?

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencari sumber referensi dalam penulisan skripsi hukum pidana:

  • Perpustakaan universitas: Manfaatkan koleksi buku dan jurnal yang dimiliki oleh perpustakaan universitas tempat Anda kuliah. Biasanya, perpustakaan universitas memiliki koleksi yang komprehensif mengenai hukum pidana.
  • Jurnal ilmiah: Mencari artikel-artikel terbaru yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terkait dengan hukum pidana. Ini dapat membantu Anda memperoleh informasi terkini dan penelitian terbaru dalam bidang hukum pidana.
  • Buku referensi: Gunakan buku-buku referensi yang memiliki relevansi dengan topik yang Anda pilih. Buku referensi dapat memberikan landasan teori yang kuat untuk penulisan skripsi Anda.
  • Google Scholar: Gunakan mesin pencari Google Scholar untuk mencari artikel dan publikasi ilmiah yang terkait dengan hukum pidana. Pastikan menyaring hasil pencarian dengan urutan relevansi dan memilih sumber yang terpercaya.

Dengan memanfaatkan berbagai sumber referensi tersebut, Anda dapat memperoleh informasi yang berkualitas dan mendukung penulisan skripsi hukum pidana Anda.

3. Masihkah relevan menulis skripsi hukum pidana di tengah perkembangan teknologi informasi?

Perkembangan teknologi informasi memang telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Namun, hal ini tidak menyebabkan kehilangan relevansi dalam menulis skripsi hukum pidana. Sebaliknya, skripsi hukum pidana tetap menjadi wadah yang penting untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana di tengah perkembangan teknologi informasi.

Contohnya, isu-isu seperti kejahatan cyber, pencurian data pribadi, dan penyalahgunaan media sosial semakin kompleks dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, menulis skripsi hukum pidana di era teknologi informasi bukan hanya relevan, tetapi juga sangat penting dalam menghasilkan solusi hukum yang tepat dan menjaga keadilan dalam masyarakat digital.

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis skripsi hukum pidana?

Waktu yang dibutuhkan untuk menulis skripsi hukum pidana dapat bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan topik yang dipilih dan intensitas penelitian yang dilakukan. Secara umum, waktu yang dibutuhkan untuk menulis skripsi hukum pidana berkisar antara 4 hingga 6 bulan.

Pada awalnya, mahasiswa perlu melakukan tahap persiapan yang meliputi membaca dan mengumpulkan referensi, serta memperluas pemahaman tentang hukum pidana melalui studi literatur. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap penelitian yang mencakup merumuskan permasalahan, menentukan metodologi, mengumpulkan data, dan menganalisis data tersebut. Terakhir, adalah tahap penulisan yang meliputi struktur penulisan dan pengutipan sumber dengan benar.

Untuk memastikan penyelesaian skripsi tepat waktu, sebaiknya mahasiswa membuat jadwal penelitian dan penulisan yang teratur dan disiplin. Pada tahap-tahap ini juga penting untuk tetap berkomunikasi dengan dosen pembimbing guna mendapatkan arahan dan masukan yang baik.

5. Apa yang menjadi pertimbangan penting dalam memilih dosen pembimbing skripsi hukum pidana?

Ketika memilih dosen pembimbing untuk skripsi hukum pidana, ada beberapa pertimbangan penting yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

  • Kemampuan dan keahlian dosen dalam bidang hukum pidana: Pastikan dosen pembimbing memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dalam bidang hukum pidana. Hal ini akan memudahkan Anda dalam mendapatkan arahan dan bimbingan yang berkualitas selama penulisan skripsi.
  • Komunikasi yang baik: Pilihlah dosen pembimbing yang memiliki komunikasi yang baik dengan Anda. Komunikasi yang lancar dan terbuka akan memudahkan dalam berdiskusi, bertanya, dan memperoleh masukan dari dosen pembimbing.
  • Ketersediaan waktu: Pertimbangkan ketersediaan waktu dosen pembimbing dalam membimbing skripsi Anda. Pastikan dosen pembimbing memiliki jadwal yang memadai untuk memberikan arahan dan memberikan tanggapan yang cepat terhadap kemajuan skripsi Anda.

Dengan memilih dosen pembimbing yang tepat, Anda dapat mendapatkan bimbingan yang baik dalam menyelesaikan skripsi hukum pidana dengan maksimal.

6. Apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan skripsi hukum pidana?

Penulisan skripsi hukum pidana perlu memperhatikan beberapa hal penting agar berhasil dan berkualitas, di antaranya:

  • Tata cara penulisan: Pastikan mengikuti tata cara penulisan yang benar dan konsisten, seperti gaya penulisan ilmiah dan pengutipan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
  • Etika penelitian: Hargai hak kekayaan intelektual penulis lain dengan melakukan pengutipan yang benar. Juga, pastikan untuk menghormati privasi dan kerahasiaan data yang digunakan dalam penelitian.
  • Struktur penulisan: Ikuti struktur penulisan yang umum digunakan dalam skripsi hukum pidana, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pastikan setiap bagian memiliki urutan logis dan terkait erat dengan topik yang diteliti.
  • Pemikiran kritis: Utamakan dalam menghasilkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam dalam menghadapi masalah yang diteliti. Bukan hanya mengandalkan kutipan sumber, tetapi juga menghasilkan kontribusi orisinal dan argumentasi yang kuat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penulisan skripsi hukum pidana dapat menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan memiliki kualitas yang baik.

7. Apakah skripsi hukum pidana harus menghasilkan solusi konkret terhadap masalah yang diteliti?

Tidak semua skripsi hukum pidana harus menghasilkan solusi konkret terhadap masalah yang diteliti. Meskipun menghasilkan solusi konkret merupakan tujuan yang baik dalam menulis skripsi, beberapa skripsi hukum pidana hanya berfokus pada analisis dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah hukum pidana.

Dalam beberapa kasus, skripsi hukum pidana dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran baru, konsep teoritis, atau alternatif penyelesaian masalah yang didasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang cermat. Dengan demikian, skripsi hukum pidana dapat memberikan sumbangsih intelektual yang berharga dalam pengembangan ilmu hukum pidana.

8. Apakah ada standar penilaian kualitas skripsi hukum pidana?

Ya, ada beberapa standar penilaian kualitas skripsi hukum pidana yang umum digunakan. Beberapa faktor yang sering menjadi pertimbangan dalam penilaian kualitas skripsi hukum pidana antara lain:

  • Kualitas penelitian yang dilakukan: Penelitian yang dilakukan harus dilakukan secara komprehensif, valid, dan dikelola dengan baik. Penting untuk menggunakan metode yang tepat, kumpulan data yang relevan, dan menganalisis data dengan benar.
  • Relevansi topik dengan perkembangan hukum pidana: Skripsi hukum pidana yang memiliki relevansi dengan perkembangan hukum pidana saat ini akan dinilai lebih baik. Pastikan topik yang dipilih memiliki keterkaitan dengan isu-isu terkini dan perubahan dalam sistem hukum pidana.
  • Kemampuan analisis dan penalaran: Skripsi hukum pidana yang baik harus mampu menyajikan analisis yang kuat dan argumentasi yang logis. Pastikan analisis Anda sejalan dengan teori yang ada dan menggunakan logika yang baik dalam membuat kesimpulan.
  • Kejelasan dan kelengkapan struktur penulisan: Skripsi hukum pidana harus memiliki struktur penulisan yang jelas dan lengkap. Setiap bagian harus terkait dengan topik yang diteliti, dan harus terdapat alur yang logis dari awal hingga akhir.

Jika Anda membutuhkan contoh surat tuntutan pidana beserta format dan isinya, Anda dapat mengunjungi tautan berikut: Contoh Surat Tuntutan Pidana: Format dan Isinya

Kesimpulan

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, skripsi hukum pidana memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu hukum pidana. Melalui penelitian, analisis, dan pemecahan masalah yang dilakukan dalam skripsi ini, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan penyelesaian masalah hukum pidana di masyarakat.

Skripsi hukum pidana memberikan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah hukum pidana yang ada dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam skripsi ini, mahasiswa melakukan penelitian yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi terhadap fenomena hukum pidana yang dikaji. Dengan demikian, skripsi hukum pidana dapat membantu memahami berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, skripsi hukum pidana juga memberikan kontribusi dalam mencari solusi terhadap permasalahan hukum pidana yang ada. Mahasiswa melakukan pemecahan masalah dengan mengajukan argumen-argumen yang kuat dan inovatif dalam rangka mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum pidana di masyarakat. Dengan demikian, skripsi hukum pidana dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

Jadi, bagi Anda yang tertarik dengan bidang hukum pidana, menjadikan skripsi hukum pidana sebagai tugas akhir dapat memberikan keuntungan dalam pengembangan pemahaman dan penyelesaian masalah hukum pidana di Indonesia. Skripsi hukum pidana dapat menjadi sarana untuk menggali dan menganalisis permasalahan hukum pidana yang aktual dan relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum pidana.

Untuk informasi lebih lanjut tentang topik-topik terkait hukum pidana dan riset ilmiah, UNY Journal — The Official UNY Scientific Journal menyediakan berbagai artikel-artikel terkait yang dapat menjadi referensi tambahan. Dalam jurnal ini, Anda dapat menemukan penelitian dan kontribusi ilmiah terbaru dari peneliti Universitas Negeri Yogyakarta dalam bidang hukum pidana.

skripsi hukum pidana

Keuntungan Menulis Skripsi Hukum Pidana

Menulis skripsi hukum pidana memiliki berbagai keuntungan yang dapat Anda dapatkan. Pertama, skripsi hukum pidana memungkinkan Anda untuk melakukan penelitian dan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum pidana yang relevan dengan konteks Indonesia. Melalui penelitian ini, Anda dapat memperdalam pemahaman Anda tentang hukum pidana serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Kedua, menulis skripsi hukum pidana juga dapat memberikan Anda pengalaman dalam melakukan penelitian dan analisis independen. Anda akan belajar mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun argumen yang kuat dalam menyikapi permasalahan hukum pidana. Keterampilan ini akan berguna dalam karier Anda di masa depan, terutama jika Anda berencana untuk menjadi seorang akademisi atau praktisi hukum pidana.

Selain itu, menulis skripsi hukum pidana juga dapat memberikan Anda kesempatan untuk memperluas jaringan profesional. Anda akan berinteraksi dengan dosennya yang berpengalaman dalam bidang hukum pidana dan berpotensi menjalin hubungan dengan mereka. Selain itu, Anda juga dapat berkomunikasi dengan peneliti lain yang tertarik pada topik hukum pidana yang sama. Hal ini dapat membantu memperluas wawasan Anda dan membuka peluang kerjasama di masa depan.

Terakhir, menulis skripsi hukum pidana juga dapat memberikan Anda kepuasan pribadi. Proses menulis skripsi ini akan menguji kemampuan penelitian, analisis, dan kreativitas Anda. Ketika Anda berhasil menyelesaikan skripsi hukum pidana dan hasil penelitian Anda diakui oleh dosen pembimbing dan penguji, Anda akan merasa bangga dengan pencapaian Anda. Selain itu, skripsi hukum pidana juga dapat menjadi bekal bermanfaat dalam pengembangan karier Anda di masa depan.

Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, menulis skripsi hukum pidana adalah langkah yang tepat bagi Anda yang tertarik pada bidang hukum pidana. Melalui skripsi ini, Anda dapat mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan jaringan profesional yang akan bermanfaat dalam perjalanan karier Anda di masa depan.

Memahami perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana sangat penting dalam skripsi hukum pidana Anda. Baca artikel ini untuk informasi lebih lanjut: Memahami Perbedaan Antara Perdata dan Pidana

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DISKLAIMER: Konten yang disajikan di situs ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas berbagai informasi hoaks yang beredar di internet. Kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran atau kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak lain.

Kami berusaha sebaik mungkin untuk memeriksa kebenaran setiap informasi sebelum disajikan, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut. Penggunaan informasi yang disajikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca. Kami juga tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang terjadi akibat penggunaan informasi yang disajikan di situs ini.

© 2023 AwasHoax!