Connect with us

Pasal

Mengurai Isi Pasal 289 Dan Dampak Hukumnya

Mengurai Isi Pasal 289 Dan Dampak Hukumnya – Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

Menulis tesis adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum dan Pemerintahan Universitas Mohammadia Jambar. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyusun dan melengkapi skripsi ini dengan segala pilihan yang ada, namun karena keterbatasan waktu dan pengalaman, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis memahami dan menyadari kekurangan dari penulisan skripsi ini. Daftar Isi Judul Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Bab Pertama Pendahuluan A.

Table of Contents

Mengurai Isi Pasal 289 Dan Dampak Hukumnya

Mengurai Isi Pasal 289 Dan Dampak Hukumnya

Selain pelakunya, setiap kejahatan akan memiliki latar belakang yang bermasalah. Korban dapat merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh penjahat atau pihak lain. Korban penembakan adalah pihak yang dirugikan akibat penembakan. Begitu juga dengan korban percabulan yang menderita akibat obat mujarab yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana korban mendapat perlindungan hukum yang diharapkan. Perlindungan korban kejahatan dapat diartikan sebagai memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak-pihak yang menjadi korban kejahatan. Makna kurban adalah untuk mendukung korban. Penderitaan ini dapat dikurangi dengan mengurangi penderitaan fisik dan mental korban. Korban adalah mereka yang terluka secara fisik dan mental sebagai akibat perbuatannya atau perbuatan pihak lain dan ingin memperjuangkan kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi orang yang dirugikan. ] Korban bisa individu atau kelompok, korban bisa hukum dan hukum.Ketika terjadi peristiwa, penegakan hukum seringkali terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga korban dari kejahatan tersebut sering diabaikan. Walaupun korban juga patut mendapat perhatian, karena pada dasarnya korban adalah pihak yang dirugikan secara total dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Kerugian yang diakibatkannya dapat ditanggung oleh korban sendiri, maupun secara tidak langsung oleh pihak lain. Ini juga merupakan kejahatan tidak bermartabat yang mempermalukan perempuan dan melanggar martabat mereka. Walaupun perempuan adalah ibu umat manusia, karena anak manusia lahir dari kehidupan perempuan. Dalam KUHP Indonesia, Pasal 289 KUHP mendefinisikan kejahatan ini sebagai pencabulan. Artikel ini diterbitkan oleh BUKU II. Itu diatur oleh Bab 14, yang membahas kejahatan terhadap kebersihan. Tentang artikel

Pembelaan Paksa Dalam Hukum Pidana

Kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud memaksa atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Istilah “pelacuran” tidak termasuk dalam KUH Perdata. Kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti “menjijikkan, kotor, tidak senonoh (pelanggaran kesusilaan, kepatutan)”.

Melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui tentang peristiwa yang menyinggung. Sifat kejahatan harus dianggap merugikan korban, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku juga harus memperhatikan kepentingan korban berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang harus dikompensasikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga kerugian non fisik. Menilai kepentingan korban pelecehan seksual ketika memaksakan PANA tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hak-hak korban, dan bukan hanya penilaian yang rasional, karena logika mengatakan demikian, tetapi lebih dari itu melayani kepentingan korban. korban. korban. Upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terkait dengan kebijakan atau pedoman UU PANA yang ingin mereka terapkan, yaitu bagaimana sebaiknya UU PN dibuat dan disusun. Kejahatan tersedia. Pengertian kebijakan hukum Pana dapat dilihat dari kebijakan hukum dan kebijakan kriminal 5 [5] Menurut Sodarto, kebijakan hukum adalah upaya untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Serta kebijakan pemerintah melalui organisasi – badan berdaya yang diharapkan dapat mengekspresikan apa yang ada dalam masyarakat dan mencapai apa yang ingin digunakan. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perwakilan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Dalam hukum pembuktian, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban adalah No. 13 tentang perlindungan korban, saksi dan korban. Namun, undang-undang tersebut tidak sepenuhnya mengatur persoalan bentuk-bentuk perlindungan korban, sehingga perlu dicari banyak aturan lain dalam hukum positif yang mendukung bentuk-bentuk khusus perlindungan korban. termasuk UU HAM 26 Tahun 2002 dan berbagai ketentuan lainnya. 23A. Pasal: Memahami Isi dan Pengaruhnya dalam Konteks Hukum – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (disingkat UUD 1945; kadang-kadang UUD ’45, UUD RI 1945, UUD Negara Republik Indonesia 1945) merupakan sumber utama UUD dan Hukum Republik Indonesia. UUD 1945 mewujudkan pancasila atau cita-cita (realisasi diri) pemerintah Indonesia, yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

Pada tanggal 1 Juni 1945, penyusunan UUD 1945 dimulai dengan dibentuknya BPPK Dana Negara Panchasila yang pertama. Pada tanggal 10 Juli 1945, penyusunan konstitusi sebenarnya sudah dimulai dengan dibukanya majelis nasional kedua yang bertujuan untuk membuat konstitusi. . UUD 1945 secara resmi diundangkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai UUD Negara Indonesia. Dengan diadopsinya konstitusi RIS dan konstitusi 1950, penggunaannya berhenti selama 9 tahun. Keputusan Presiden Presen Soekarno dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki era reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen pada tahun 1999-2002.

Ejurnal 1412 Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Juni 2015 By Zainal Alimin

Karena UUD 1945 merupakan pemegang kekuasaan hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka semua lembaga pemerintahan Indonesia harus tunduk pada UUD 1945, dan pemerintah harus tunduk pada ketentuan UUD 1945. Berikutnya Hal ini bertentangan dengan UUD 1945. Konstitusi memberikan kewenangan tersebut, dan Mahkamah Agung dapat meninjau ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Parlemen Norwegia memiliki kekuasaan untuk mengamandemen UUD 1945, seperti yang sudah dilakukan sebanyak empat kali. Ketentuan perubahan UUD 1945 tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945.

Setelah empat kali amandemen terhadap UUD 1945, UUD 1945 mengalami perubahan struktural yang signifikan. Bahkan, diperkirakan hanya 11% dari seluruh isi UUD yang bertahan dalam bentuk pra-amandemennya. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 memuat hal-hal sebagai berikut:

Mengurai Isi Pasal 289 Dan Dampak Hukumnya

Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, bagian “Penjelasan UUD 1945” tidak dinyatakan secara formal, tetapi ketentuan-ketentuan dalam bagian penjelas tersebut tercermin secara substansi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945.

Enjang Sidang Hasil Penelitian

Pembukaan UUD 1945 merupakan pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat pasal. Setiap paragraf memiliki arti yang berbeda secara fundamental, misalnya:

Bagian pokok UUD 1945 merupakan bagian dari isi UUD 1945. Bagian utamanya terdiri dari 16 bab, dengan 37 bab atau 194 paragraf. Dasar organisasi ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan lembaga negara, lembaga negara yang lebih tinggi, warga negara, ekonomi sosial, hak asasi manusia, kependudukan dan reformasi konstitusi.

Bab pertama terdiri dari satu bab atau 3 paragraf. Bab pertama (hanya berisi Pasal 1) menyatakan bahwa bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik kesatuan, kedaulatan pemerintahan berada di tangan rakyat, dan sistem pemerintahan Indonesia adalah sah.

Bab kedua terdiri dari dua bab atau 5 paragraf. Bab kedua membahas tentang pelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (BRM-RI atau BRM). Isi bab kedua didasarkan pada artikel berikut:

Eko Hadi Nur Wahid Penyelesaian Hukum Atas Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Uu No 5 Tahun 1999

Bab ketiga memuat 17 pasal atau 38 pasal, yang merupakan kelompok pasal dan pasal terbanyak dalam konstitusi ini. Bab ketiga membahas Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Isi bab ketiga, berdasarkan pasal-pasalnya, adalah sebagai berikut:

Setelah amandemen keempat, isi bab keempat dihapus. Dengan kata lain, Majelis Permusyawaratan Agung (SAC) telah dihapuskan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pasal III UUD 1945 berdasarkan Pasal 16 Bab 1, peran DP digantikan oleh dewan sengketa.

Bab kelima terdiri dari satu bab atau 4 paragraf. Bab kelima (yang hanya berisi Pasal 17) membahas lembaga kementerian.

Mengurai Isi Pasal 289 Dan Dampak Hukumnya

Bab keenam terdiri dari tiga bab atau 4 paragraf. Bab 6 membahas tentang pemerintah daerah di Indonesia, khususnya pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota. Isi pasal enam berdasarkan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Hukum Jaminan Kedua

Bab ketujuh berisi 7 atau 18 pasal. Bab 6 membahas isu-isu pokok terkait pembentukan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan (UU) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (KPR-RI atau KPR). Isi bab ketujuh didasarkan pada artikel-artikel berikut:

VIIA. bab terdiri dari dua pasal atau 8 pasal. VIIA. bab mengatur pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). VIIA. Isi bab ini didasarkan pada artikel berikut:

VIIB. bab terdiri dari satu pasal atau 6 pasal. VIIB. Bab (yang hanya memuat Pasal 22D) mengatur pemilihan umum di Indonesia.

Bab kedelapan berisi 5 pasal atau 7 pasal. Bab 8 membahas isu-isu yang berkaitan dengan keuangan publik. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, isi pasal kedelapan adalah sebagai berikut:

Pdf) Kitab Undang Undang Hukum Perdata · Pdf Filekitab Undang Undang Hukum Perdata Buku Pertama – Orang Daftar Isi ð•bab I

Bab kedelapan memuat tiga pasal atau 7 pasal. Bab 8 membahas tentang Komisi Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK). Isi Bab Delapan didasarkan pada artikel-artikel seperti:

Merk MA-RI, MK-RI, MK-RI. Lembaga MK-RI menggunakan lambang Garuda Panchasila tanpa ironi (atau terkadang dengan nama lembaga di bawahnya).

Bab kesembilan berisi 5 pasal atau 19 pasal. Bab 9 mengatur segala hal yang berkaitan dengan lembaga dan yurisdiksi sistem hukum Indonesia. Isi pasal sembilan berdasarkan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Mengurai Isi Pasal 289 Dan Dampak Hukumnya

IXA. satu bab terdiri dari bab atau bagian. IXA. Bab (yang hanya memuat Pasal 25A) mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kuhd New Version

Bab X terdiri dari tiga bab atau 7 bagian. Bab X berisi pengertian, hak dan kewajiban

Pasal 289: Mengenal Lebih Dekat tentang “Pemalsuan Mata Uang” di Indonesia

Salam, Kawan Hoax!

Selamat datang kembali diikatan informasi kami, di mana kita akan mengulas lebih dalam tentang Pasal 289 KUHP terkait “pemalsuan mata uang” di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek Pasal 289 dan memberikan penjelasan yang berguna bagi para pembaca. Mari kita mulai dengan memahami apa itu Pasal 289 dan bagaimana aturannya diterapkan dalam hukum pidana Indonesia.

 

Definisi dan Ruang Lingkup Pasal 289

1. Apa itu Pasal 289 KUHP?

Pasal 289 KUHP merupakan salah satu bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pasal ini secara spesifik mengatur tentang “pemalsuan mata uang” dan menjelaskan tindakan mana yang termasuk dalam perbuatan tersebut. Pasal ini diterapkan untuk melindungi kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara kita.

2. Apa yang termasuk dalam “pemalsuan mata uang”?

Dalam Pasal 289, “pemalsuan mata uang” mencakup segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin yang sah untuk mengubah, memalsukan, atau meniru mata uang yang sah di Indonesia. Beberapa contoh tindakan pemalsuan mata uang termasuk mencetak atau membuat uang palsu, mengedarkan uang palsu, atau mengubah jumlah uang di dalam satu lembar mata uang. Semua tindakan tersebut dilarang dan dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 289 KUHP.

3. Apa konsekuensi hukum dari melanggar Pasal 289?

Bagi pelaku yang melanggar Pasal 289, hukumannya dapat beragam tergantung pada tingkat kesengajaan, nilai mata uang yang dipalsukan, dan kejadian-kejadian lain yang terkait dengan tindakan tersebut. Hukuman paling berat yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 289 adalah penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp300 juta. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pemalsuan mata uang dan menjaga kestabilan ekonomi negara.

Penyidikan dan Penuntutan Pasal 289

1. Siapa yang bertanggung jawab atas penyidikan pelanggaran Pasal 289?

Penyidikan atas pelanggaran Pasal 289 dilakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia, yang bertindak sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Mereka akan melakukan upaya penyelidikan, memperoleh bukti, dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melakukan penuntutan. Tugas mereka adalah untuk memastikan pelaku pemalsuan mata uang dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Bagaimana proses penuntutan pelanggaran Pasal 289 dilakukan?

Proses penuntutan pelanggaran Pasal 289 dimulai setelah aparat kepolisian berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk mendukung tuduhan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengajukan dakwaan dan menyelenggarakan persidangan di pengadilan. Pengadilan akan memeriksa semua bukti yang diajukan dan memberikan putusan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

3. Apakah ada kemungkinan seseorang dituduh dengan pemalsuan mata uang dengan bukti yang tidak kuat?

Adanya proses hukum yang adil, setiap orang yang dituduh melanggar Pasal 289 akan memiliki hak untuk membela diri dan membantah tuduhan itu. Jika bukti yang diajukan tidak cukup adanya, hakim dapat membebastugaskan atau menghentikan perkara yang terkait dengan pemalsuan mata uang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Tabel Perbandingan Pasal 289 KUHP

Berikut adalah tabel perbandingan mengenai jenis pemalsuan mata uang dan hukuman maksimal yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 289 KUHP:

Jenis Pemalsuan Hukuman Maksimal
Mencetak atau membuat uang palsu 15 tahun penjara, denda hingga Rp300 juta
Mengedarkan uang palsu 15 tahun penjara, denda hingga Rp300 juta
Mengubah jumlah uang di dalam satu lembar mata uang 15 tahun penjara, denda hingga Rp300 juta

Pasal 289: FAQ

1. Apakah membakar uang termasuk dalam pemalsuan mata uang?

Tidak, membakar uang bukanlah perbuatan pemalsuan mata uang. Pemalsuan mata uang melibatkan tindakan mengubah, memalsukan, atau meniru mata uang yang sah di Indonesia. Membakar uang hanya dapat dianggap sebagai pemborosan atau perusakan uang yang sah.

2. Berapa jumlah minimal uang palsu yang harus dicetak untuk dikenakan Pasal 289?

Tidak ada jumlah minimal uang palsu yang harus dicetak untuk dikenakan Pasal 289. Setiap tindakan pemalsuan mata uang, tanpa memperhatikan jumlah uang palsu yang dihasilkan, dapat dikenai tindakan hukum sesuai dengan pasal ini. Jadi, bahkan mencetak atau mengedarkan sejumlah kecil uang palsu dapat dikenakan hukuman yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 289.

3. Apakah pemalsuan mata uang dengan maksud melakukan penipuan juga termasuk dalam Pasal 289?

Ya, pemalsuan mata uang dengan maksud melakukan penipuan termasuk dalam lingkup Pasal 289. Tindakan pemalsuan mata uang bertujuan untuk mengelabui orang lain dengan mengedarkan mata uang palsu. Penipuan melalui pemalsuan mata uang sangat dilarang dalam hukum pidana Indonesia.

4. Apakah tindakan mengecat ulang uang termasuk dalam pemalsuan mata uang?

Ya, tindakan mengecat ulang uang termasuk dalam pemalsuan mata uang jika bertujuan untuk mengubah atau meniru mata uang yang sah. Melalui tindakan mengecat ulang, uang palsu dapat disamarkan seperti uang asli, sehingga dapat menipu orang lain. Oleh karena itu, tindakan ini dilarang dan dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 289.

5. Bagaimana dengan kasus pemalsuan mata uang asing?

Pasal 289 secara spesifik mencakup pemalsuan mata uang yang sah di Indonesia. Untuk pemalsuan mata uang asing, terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur dalam yurisdiksi negara masing-masing. Pelaku pemalsuan mata uang asing dapat dikenai tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

6. Apakah Pasal 289 hanya berlaku untuk orang perorangan atau bisa juga untuk korporasi?

Pasal 289 diterapkan untuk pelaku pemalsuan mata uang, baik individu maupun korporasi. Jika sebuah perusahaan terlibat dalam pemalsuan mata uang, maka perusahaan tersebut dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada semua pelaku pemalsuan mata uang dan menjaga integritas sistem keuangan negara.

7. Bagaimana jika seseorang tidak sengaja menerima uang palsu dan menggunakannya tanpa mengetahui keasliannya?

Jika seseorang tidak sengaja menerima uang palsu dan menggunakannya tanpa mengetahui keasliannya, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 289. Namun, sebaiknya uang palsu tersebut segera dilaporkan ke pihak berwajib untuk tindakan lebih lanjut. Kesadaran dan kerjasama masyarakat sangat penting dalam mencegah peredaran uang palsu di Indonesia.

8. Apakah pemalsuan mata uang dengan tujuan koleksi atau studi termasuk dalam Pasal 289?

Berdasarkan Pasal 289, pemalsuan mata uang tetap melanggar hukum, tidak peduli apa tujuan dibaliknya, termasuk koleksi atau studi. Meskipun untuk tujuan koleksi atau studi, lebih disarankan menggunakan replika atau mata uang yang sah agar terhindar dari masalah hukum. Pemalsuan mata uang dapat berdampak negatif terhadap kestabilan ekonomi negara dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang sah.

9. Apakah Pasal 289 mengatur tentang pemalsuan mata uang digital?

Tidak, Pasal 289 tidak secara langsung mengatur tentang pemalsuan mata uang digital karena mengacu pada pemalsuan mata uang fisik. Namun, ada hukum dan peraturan lain yang mungkin berlaku untuk pemalsuan mata uang digital. Mengingat kemajuan teknologi digital, pemerintah sedang menerapkan regulasi yang lebih khusus untuk mencegah pemalsuan mata uang digital.

10. Apakah ada ketentuan khusus untuk pemalsuan mata uang yang terkait dengan kegiatan terorisme?

Ya, pemalsuan mata uang yang terkait dengan kegiatan terorisme seringkali ditangani oleh undang-undang dan peraturan yang mengatur tindakan terorisme tersebut. Ketentuan dan hukuman terkait dengan pemalsuan mata uang terorisme biasanya berbeda dengan pasal biasa untuk pemalsuan mata uang. Hal ini mencerminkan seriusnya ancaman terorisme dalam mengganggu kestabilan ekonomi dan keamanan negara.

Kesimpulan

Kawan Hoax, dengan membaca artikel ini, kini kita mengenal lebih dekat apa yang dimaksud dengan “pemalsuan mata uang” berdasarkan Pasal 289 KUHP. Pasal ini memberikan pijakan hukum bagi penegak hukum untuk melindungi kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara kita. Mari kita bersama-sama mematuhi aturan hukum, menjaga kebenaran, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mencegah penyebaran ujaran palsu dan memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan negara kita. Untuk informasi lebih lanjut tentang hukum pidana dan artikel menarik lainnya, jangan ragu untuk menjelajahi sumber daya dan artikel lainnya di situs kami. Terima kasih telah menyimak, Kawan Hoax!

Untuk memahami lebih dalam tentang pasal 368 ayat 1, Anda perlu mengetahui isi dan konsekuensinya dalam konteks hukum.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DISKLAIMER: Konten yang disajikan di situs ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas berbagai informasi hoaks yang beredar di internet. Kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran atau kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak lain.

Kami berusaha sebaik mungkin untuk memeriksa kebenaran setiap informasi sebelum disajikan, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut. Penggunaan informasi yang disajikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca. Kami juga tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang terjadi akibat penggunaan informasi yang disajikan di situs ini.

© 2023 AwasHoax!