Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Menurut Prinsip Dasar Demokrasi Artinya – Kontributor: Syamsul Dwi Maarif, – 20 Apr 2021 04:30 WIB | Diperbarui 13 Okt 2021 pukul 12:52 WIB
Sejarah pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia dimulai dengan runtuhnya Rezim Lama dan digantikan oleh Rezim Baru. Lantas apa pengertian Demokrasi Pancasila, apa prinsip-prinsipnya, apa ciri-cirinya?
Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Menurut Prinsip Dasar Demokrasi Artinya
Dalam artikelnya āDemokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarahā (2015), Ajat Sudrajat menyatakan bahwa landasan demokrasi di Indonesia telah ada dan berjalan jauh sebelum tahun 1965, namun istilah Demokrasi Pancasila baru populer setelah lahirnya New Deal. setelah tahun 1966.
Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan Di Indonesia?
Padahal, struktur demokrasi Pancasila adalah sila keempat Pancasila, āIa membimbing manusia dengan kebijaksanaan dan pemikiran/penungkapanā.
Pengertian Sejarah dan Demokrasi Pancasila Meskipun Ajat Sudrajat dalam bukunya mengatakan bahwa istilah Demokrasi Pancasila dicetuskan sebagai reaksi atas kepemimpinan Demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Pengaruh Soekarno terhadap UU Lama mulai berkurang setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965.
Saat UU Baru lahir, Partai Demokrat ditentang keras. Soeharto yang menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Soekarno, dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1967, Pancasila mengatakan bahwa demokrasi berarti demokrasi di bawah kekuasaan rakyat yang digabungkan dan dicakup dengan undang-undang lainnya.
Demokrasi Pancasila yang diciptakan oleh Nugroho Notosusanto adalah Indonesia yang sejati dan beradab, pemersatu dan demokrasi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berpedoman pada kebijaksanaan dan penelitian/ketauhidan.
M Lutfi Chakim
Ajat Sudrajat menulis, dalam sistem politik baru, kursi DPR/MPR diberikan kepada 100 orang, atau sekitar 20 persen dari tentara yang tidak segera memilih.
Mereka juga memegang banyak jabatan penting dalam kabinet, pemerintahan, dan urusan ekonomi. Pemerintah Pemerintahan yang baru berusaha menekan pergerakan partai politik dan organisasi prodemokrasi, terutama yang melibatkan militer.
Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Menurut buku Pancasila dan Pendidikan Nasional (2014) terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, konsep atau konsep demokrasi Pancasila merupakan keputusan musyawarah.
Diskusi berarti pengambilan keputusan bersama dan diskusi untuk memecahkan masalah bersama. Konsensus adalah hasil negosiasi yang disepakati yang mengarah pada sudut pandang bersama.
Hak Konstitusional Warga Negara
Menurut Pancasila dan UUD 1945, terdapat sepuluh pilar atau prinsip demokrasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
Untuk mengatur negara Republik Indonesia, proses dan kegiatan internal dan eksternal harus memenuhi asas, konsistensi atau Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas dan prinsip dasar.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan dan pelaksanaan demokrasi tidak semata-mata melalui niat, kekuatan fisik, atau kekuatan terbatas. Praktek demokrasi sangat membutuhkan kepintaran, kecerdasan.
Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pada dasarnya pemerintah adalah milik rakyat. Di satu sisi, pemerintahan diserahkan kepada wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
Demokrasi Pancasila: Pengertian, Makna, Unsur, Fungsi Dan Nilai Moral
Ini memiliki empat konsekuensi utama. Pertama, kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai keadilan hukum, melindungi dan mengembangkannya (l
), bukanlah demokrasi yang menganjurkan fitnah dan penistaan, menimbulkan perpecahan, permusuhan dan kehancuran, seperti perdamaian dan pembangunan.
Demokrasi di bawah UUD 1945 tidak hanya mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, tetapi juga memperkuat demokrasi dengan membagi kekuasaan rakyat dan tunduk kepada pemerintah.
Menurut UUD 1945, demokrasi mengakui hak asasi manusia yang tujuannya tidak hanya untuk menghormati hak asasi manusia, tetapi secara khusus untuk memajukan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
Menakar Demokrasi Indonesia: Dulu Dan Kini
Berdasarkan UUD 1945, demokrasi mensyaratkan terselenggaranya sistem peradilan yang merdeka yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk mencari dan menemukan hukum yang terbaik.
Di hadapan pengadilan yang mandiri, penggugat dan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa serta pengacaranya memiliki hak yang sama untuk mengajukan keterangan pendahuluan (penyidikan), pendapat, fakta, saksi, bukti dan tuntutan.
Wilayah otonom adalah pembatasan kekuasaan pemerintah, terutama kekuasaan legislatif dan eksekutif di pusat, dan kekuasaan presiden lebih terbatas.
Melalui peraturan pemerintah, Daerah Otonom ini dibentuk dan dipersiapkan untuk dapat mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan sebagai pekerjaan rumah yang ditawarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pekan Ulangan Ppkn Interactive Worksheet
Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan dan hak, bukan hanya tentang tanggung jawab dan tugas, organisasi kedaulatan nasional atau pembagian kekuasaan. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan lokal dan keadilan hukum.
Menurut UUD 1945, demokrasi mendefinisikan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, kelas, dan tingkatan sosial. Tidak ada kelas, strata, golongan, golongan, organisasi yang menjadi anak emas dan diberi hak istimewa dan kekuasaan khusus.
Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila Secara umum, demokrasi Pancasila diasosiasikan dengan demokrasi global. Namun beberapa ciri yang membedakan demokrasi pancasila dengan demokrasi lainnya adalah sebagai berikut: biasanya . hukum. Organisasi sosial dan politik mengakui nilai-nilai. Hal yang sama berlaku untuk organisasi bisnis yang mengetahui subjek organisasi. Dalam pasal-pasal penutup organisasi disebutkan tujuan yayasan, siapa yang mengelola organisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan bagian-bagian yang diperlukan. Semua ini, pada prinsipnya, ditentukan dalam pembentukan departemen atau perusahaan yang diperlukan untuk mengotorisasi atau mengesahkan area ini, dan bagaimana departemen ini terhubung. Tentunya yang juga penting untuk perencanaan adalah hubungan antara organisasi dengan anggotanya, termasuk hak dan kewajiban anggotanya. Hukum perdata sering memasukkan unsur-unsur tersebut.
Setiap organisasi memerlukan aturan tersendiri untuk mengatur hubungan antara bidangnya dengan hak dan kewajiban pengurusnya, serta hubungan antara organisasi dengan anggotanya. Organisasi politik, sosial, internasional atau nasional terdiri dari aturan atau dokumen dasar yang dapat disebut konstitusi mereka.
Kontroversi Demokrasi Di Negara Demokrasi
Kebijakan ini dapat diedit sebagai dokumen aturan kerja grup. Meskipun beberapa negara, seperti Inggris, Israel, dan Selandia Baru(?), tidak memiliki konstitusi tertulis, negara-negara tersebut seringkali mengandalkan satu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Namun, kita dapat menunjuk pada Inggris yang memiliki tradisi hukum yang kuat meski tanpa sistem hukum yang jelas dan tertulis dan melihat sistem hukum sebagai berikut: ā
Jenis-jenis hukum, kebiasaan, sikap dan .
Orang Yunani melihat pemahaman simbolis antara organisasi negara dan organisasi berbagai orang. Negara, yaitu penguasa dan yang dikuasai. Orang Yunani kuno tidak menggunakan kata ini untuk minum atau minum.
, dalam bentuk Latinnya, pernah digunakan sebagai istilah teknis untuk merujuk pada hukum Kaisar. Di dalam gereja, kata ini juga digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip gereja. Dalam sejarah hukum kanon, inilah asal mula kata tersebut.
Menelaah Gagasan Penundaan Pemilu Di Indonesia Dari Kacamata Negara Demokrasi Konstitusional
, yang artinya membangun, yaitu membangun Kerajaan. Oleh karena itu, sistem hukum dan undang-undang dianggap sebagai prioritas dalam negara, meskipun tidak selalu demikian.
Konstitusi dan pembahasan kita sangat terbatas pada konstitusi negara yang merupakan cabang dari kebijakan publik. UUD dapat dilihat sebagai berisi semua aturan dan peraturan (UU Dasar dan lain-lain) yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam pengertian ini dikatakan bahwa sistem hukum adalah sistem hukum yang tertutup (closed legal system).
Tetapi secara historis keliru menganggap konstitusi sebagai satu-satunya sistem hukum dengan struktur dan otoritas negara. Pada umumnya pembuatan hukum melalui kontrak
Ini tidak mudah. Kesepakatan ini didasarkan pada sharing of ideas, dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang dapat didukung sebagai landasan tujuan yang ingin dicapai. Sering dikatakan bahwa hukum adalah suatu perjanjian yang mengikat para pihak, karena perjanjian itu merupakan asas dan produk yang mengikat para pihak.
Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia
Menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya ada dalam hukum, K.C. Dikatakan bahwa hukum pertama-tama adalah dokumen hukum dan dimaksudkan untuk mewakili hukum tertinggi.
. Konstitusi harus membatasi dirinya untuk mengungkapkan undang-undang, bukan pendapat, aspirasi, pedoman dan kebijakan. Sebaliknya, konstitusi modern berisi deklarasi hak warga negara yang tidak diatur oleh konstitusi, atau maksud atau tujuan politik pemerintah.
. Dari kolonialisme ke kemerdekaan atau dari negara otoriter ke demokrasi, negara selalu dalam proses pembuatan konstitusi tertulis. Oleh karena itu, hukum adalah masalah fundamental sekelompok orang yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, yang diterima sebagai hukum dasar dari aturan dan nilai yang mereka sepakati untuk diatur.
Konstitusi adalah hukum seperti teks tertulis. Karena sifatnya yang tertulis, maka peranan hukum tidak tertulis sangat penting dalam menjelaskan dan menafsirkan beberapa pasal undang-undang yang mungkin perlu dipahami, karena peraturan membutuhkan waktu untuk dibuat dan ditulis. Di sana. Dokumen hukum disertakan dalam kasus ā kasus yang dihadapi. Penjelasan konsep seperti negara, dengan bantuan prinsip dan konsep dasar kehidupan
Pdf) Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi
Sehingga konstitusi yang ditulis dengan cara ini dapat beradaptasi dengan perubahan iklim yang terkadang sangat menyulitkan kehidupan masyarakat.
Dalam jenis konstitusi yang tidak hanya berupa dokumen, terlihat adanya gagasan, tujuan, dan pernyataan yang berkaitan dengan lahirnya negara dan negara, serta landasan intelektual atau filosofis yang menjadi dasar penyelesaian kesepakatan yang telah disepakati. tanah. Hal itu terlihat jelas dalam undang-undang tahun 1945. UUD 1945 memuat asas-asas yang tidak mencakup perkembangan dan asas-asas dasar sistem hukum dalam ruang lingkup undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya. garansi sekalipun. ia juga memiliki basis politik di bidang ekonomi, sosial dan politik sebagai faktor positif ke arah perjuangan masa depan yang merupakan satu sistem.
Apakah Anda ingin memahami lebih dalam tentang pemerintahan berdasarkan konstitusi dan prinsip dasar demokrasi? Apakah Anda ingin tahu mengapa konstitusi dan prinsip demokrasi menjadi landasan yang penting dalam sistem pemerintahan? Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi dan mengungkap pentingnya dalam menjaga keadilan dan partisipasi rakyat. Mari kita jelajahi bersama!
Konstitusi adalah dokumen yang mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara. Konstitusi menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Prinsip dasar demokrasi, di sisi lain, memberikan kekuasaan kepada rakyat dan menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Ketika konstitusi dan prinsip dasar demokrasi bersatu, kita memiliki fondasi yang kuat untuk pemerintahan yang adil dan berkeadilan.
Pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, pemerintahan ini menjamin kebebasan individu dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat, beragama, berserikat, dan mengekspresikan diri dengan bebas. Selain itu, pemerintahan ini menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan mencegah diskriminasi.
Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Warga negara memiliki hak untuk memilih wakil mereka dalam pemilihan umum, ikut serta dalam debat kebijakan, dan menyuarakan pendapat mereka. Ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menjaga akuntabilitas pemerintah.
Pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi juga memastikan keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintah diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugas mereka secara transparan. Hal ini membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Menyadari pentingnya pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi, kita dapat memahami betapa relevannya dalam menjaga keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga dan perjuangkan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, di mana konstitusi dan prinsip dasar demokrasi menjadi pedoman utama. Mari kita aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik dan menjaga nilai-nilai demokrasi agar tetap hidup dan berarti.
Pengantar tentang Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi
Pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi merupakan fondasi penting dalam sistem pemerintahan modern. Konstitusi menjadi landasan yang mengatur pembagian kekuasaan dan perlindungan hak-hak individu. Prinsip dasar demokrasi memberikan kekuasaan kepada rakyat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam tentang pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi dan mengungkap pentingnya dalam menjaga keadilan dan partisipasi rakyat.
Konstitusi adalah dokumen hukum yang menjadi landasan pemerintahan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah, menetapkan hak-hak warga negara, serta memberikan kerangka kerja dalam menjalankan pemerintahan. Dengan adanya konstitusi, pemerintah memiliki batasan yang jelas dalam menggunakan kekuasaan dan warga negara dilindungi oleh hak-hak asasi yang dijamin dalam konstitusi tersebut.
Prinsip dasar demokrasi adalah pijakan utama dalam pemerintahan berdasarkan konstitusi. Prinsip ini menekankan kepentingan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka, ikut serta dalam debat kebijakan, dan menyuarakan pendapat mereka. Dengan demikian, kekuasaan politik bukanlah milik sekelompok orang saja, tetapi tersebar di tangan rakyat secara keseluruhan.
Pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, pemerintahan ini menjamin kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat, beragama, berserikat, dan mengekspresikan diri dengan bebas tanpa takut adanya represi dari pemerintah. Ini menciptakan ruang bagi keberagaman dan kebebasan berpendapat yang esensial dalam sistem demokrasi.
Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka yang akan mengambil keputusan atas nama mereka. Selain itu, partisipasi publik juga terjadi dalam bentuk debat kebijakan, demonstrasi, dan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi rakyat untuk memengaruhi kebijakan dan menjaga akuntabilitas pemerintah.
Pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi juga mendorong keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintah diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugas mereka secara transparan. Pemerintah yang terbuka dan transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi kebijakan yang diambil serta menggunakan mekanisme yang ada untuk menyuarakan pendapat mereka.
Dalam kesimpulannya, pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi adalah sistem yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dan melindungi hak-hak individu. Pemerintahan ini mendorong partisipasi aktif warga negara, keterbukaan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Dengan pemahaman yang baik tentang pemerintahan berdasarkan konstitusi dan prinsip dasar demokrasi, kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan.
Implikasi Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Menurut Prinsip Dasar Demokrasi
Pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi memiliki implikasi yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Konstitusi dan prinsip dasar demokrasi menjadi landasan yang penting dalam menjaga keadilan, partisipasi, dan stabilitas dalam sistem pemerintahan. Mari kita bahas beberapa implikasi penting dari pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi.
Salah satu implikasi penting dari pemerintahan berdasarkan konstitusi adalah perlindungan hak-hak individu. Konstitusi menjamin hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. Prinsip dasar demokrasi juga mendorong perlindungan kesetaraan dan mencegah diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Dengan adanya perlindungan hak-hak individu ini, masyarakat dapat hidup dalam kebebasan dan keadilan yang seimbang.
Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, menyuarakan pendapat, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi aktif ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menjaga akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan negara.
Implikasi lainnya adalah keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan. Pemerintah yang berbasis konstitusi dan prinsip dasar demokrasi diharapkan menjalankan tugas mereka secara transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya negara. Keterbukaan dan transparansi ini penting dalam mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Terakhir, pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi menciptakan stabilitas politik yang penting dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, konflik dan ketidakpastian politik dapat diminimalkan. Masyarakat merasa lebih aman dan percaya bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Stabilitas politik ini memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesimpulannya, pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi memiliki implikasi yang penting dalam menjaga keadilan, partisipasi, dan stabilitas. Perlindungan hak-hak individu, partisipasi aktif warga negara, keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan, serta stabilitas politik adalah beberapa implikasi penting yang terkait dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi. Dengan memahami implikasi ini, kita dapat memperkuat sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan berkeadilan.
Jangan ragu untuk terus mendalami topik ini dan menjadikan wawasan tentang pemerintahan berdasarkan konstitusi sebagai landasan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan politik. Dengan memahami prinsip dasar demokrasi, kita dapat berperan aktif dalam menjaga hak-hak kita, menyuarakan pendapat, dan ikut serta dalam membangun negara yang inklusif dan berdaya. Mari kita bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang mengutamakan keadilan, partisipasi, dan transparansi untuk kesejahteraan kita semua.
Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi. Terima kasih telah membaca artikel ini dan mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.
Pertanyaan Umum tentang Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Menurut Prinsip Dasar Demokrasi
Apa itu pemerintahan berdasarkan konstitusi?
Pemerintahan berdasarkan konstitusi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintah diatur oleh sebuah konstitusi yang menjadi landasan hukum. Konstitusi ini menetapkan batasan kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak individu, dan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah.
Apa yang dimaksud dengan prinsip dasar demokrasi dalam pemerintahan berdasarkan konstitusi?
Prinsip dasar demokrasi dalam pemerintahan berdasarkan konstitusi mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, hak untuk memilih perwakilan, partisipasi aktif rakyat, dan perlindungan hak-hak individu. Prinsip ini menekankan pentingnya kekuasaan yang berasal dari rakyat dan mendorong pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik.
Apa implikasi pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi?
Implikasi pemerintahan berdasarkan konstitusi menurut prinsip dasar demokrasi termasuk perlindungan hak-hak individu, partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik, keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan, serta stabilitas politik. Prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk menjaga keadilan, partisipasi, dan stabilitas dalam sistem pemerintahan.
