Pidana

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli – PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM WIDYAGAMA UNIVERSITAS MAHAKAM SAMARINDA Oleh : H. Hudali Mukti, SH., M.H. Aju Linanda, SH., M.H.

Presentasi pada: “WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS STUDI HUKUM HUKUM PIDANA Oleh: H. Hudali Mukti, SH., M.H. Ayu Linanda, SH., M.H.”— Transcript Presentasi:

Table of Contents

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

1 PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYAGAMA SAMARINDA Oleh : H. Hudali Mukti, SH., M.H. Aju Linanda, SH., M.H. Telepon:

Kuliah Umum Hukum Pidana

Literatur yang digunakan dalam mata kuliah hukum pidana adalah sebagai berikut: Perbuatan hukum: Buku teks hukum pidana: Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafik, Jakarta 2007 Andi Hamzah, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Yarsif Watapone, Jakarta, 2005 Andi Hamzah, Pidana Khusus, No Pidana, Sinar Graphic, Jakarta 2009 Bara Nawawi, Antologi Kebijakan Hukum Pidana (Pengembangan Konsep Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008 Laminennals Law, Indonesia Foundation Law Pidana Aditya Citra, Bandung 1997 Moeljatno , Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 1989 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni London, Lulusan 1986

Pengertian hukum pidana Jenis-jenis hukum pidana Fungsi dan tujuan hukum pidana Sejarah hukum pidana Indonesia dan sumber-sumber hukum pidana Indonesia Prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lain

4 POSISI ILMIAH Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang berasal dari Hindia Belanda. Hal ini terlihat jelas dari kodifikasi sumber-sumber hukum pidana: KUHP/WvS (Wetboek van Straftrecht) Dari segi keilmuan ada: Hukum Pidana – Hukum Perdata Hukum Pidana – Hukum Acara Perdata Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi – Adm. Hukum Bisnis Hak – Hukum Bisnis Hukum Lingkungan – Hukum Sumber Daya Alam

5 KONSEP ILMIAH Pada dasarnya ada tiga bidang keilmuan dasar hukum: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara > Hukum Acara Perdata -> Hukum Dagang Hukum Tata Usaha -> Hukum Tata Usaha Negara -> Hukum Yudisial Administrasi Sebenarnya banyak ahli hukum lebih membedakan terutama dalam konteks hukum pidana dan hukum perdata

Pengantar Hukum Pidana

Hukum Perdata -> SWASTA -> (Tentang kehidupan pribadi antara orang dengan orang, orang dengan masyarakat) Tuntutan benar dan salah melalui Pengadilan Negeri Representasi hak korban Litigasi Menang dan kalah oleh pengadilan negeri dan agama Yang dirugikan biasanya mencari keadilan sendiri

Pompe: Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang harus dihukum dan jenis hukuman apa. dilarang disertai dengan ancaman/sanksi berupa tindak pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Tentukan kapan dan dalam kasus apa pelanggar larangan dapat diekspos atau dihukum sebagai ancaman

Sumber hukum: KUHP. Berlaku di Indonesia : Tahun 1946 (setelah kemerdekaan Republik Indonesia) dengan UU Tahun 1946 No. , narkoba, dll.) Ada sanksi pidana, pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Sumber hukum: KUHAP Mengatur tentang acara peradilan di Indonesia yang meliputi penyidikan, persidangan dan persidangan. Berlaku tahun 1981, dengan UU 8 Tahun 1981

Mengulik Buku Prinsip Prinsip Hukum Pidana Oleh Prof. Eddy Hiariej

11 Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang/masyarakat/negara dari perbuatan yang ingin ditentang dengan cara mengancam orang lain dengan hukuman pidana, maka hukum pidana dianggap sebagai upaya terakhir (last resort kalau legislator lain tidak bisa). .

12 Tujuan Hukum Pidana Klasik (Beccaria, JJ Rousseau, Montesquieu), Perlindungan Individu dari Kekuatan Sekolah Modern: Perlindungan Individu/Masyarakat dari Kejahatan.

Crimineel Wetboek Voor Het Koninkrijk Holland,  tahun 1795, KUHP yang sah (Prancis, Napeleon Bonaparte),  Wetboek Van Straftrecht Nederlansch yang sah,  dibuat tahun 1881, Wetboek1 Van Straftrecht Indie1 yang sah, Wetboek198 Indie1 yang sah, sah. tboek Van Straftrecht (WvS ) (KUHP),  Peraturan Hukum Pidana Indonesia UU no. 1 Tahun 1946 UU No. 73 Tahun 1958 Tahun 1946 UU No.

Sumber hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga jenis: II Pidana, Pasal , Bab X-XXXXI Buku III Pelanggaran, Pasal , Bab XXXXI-XXXXXX Sumber hukum tertulis, tetapi tidak dikodifikasikan (diperluas dalam undang-undang peraturan lainnya). Misalnya UU Korupsi, UU Psikotropika, UU Narkotika, UU Pengesahan Hasil Pidana. Sumber hukum tidak tertulis dan tidak terkodifikasi: hukum umum.

Pengertian Hukum Pidana

Asas legalitas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Tiada pidana dapat dipidana sebelum dilakukannya suatu tindak pidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tujuan: Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa tidak ada aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang

16 Asas teritorial Asas ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.” Perluasan asas kewilayahan diatur dalam Pasal 3 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan pidana hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di atas kapal atau pesawat udara Indonesia di luar wilayah Indonesia.” .

Yaitu apabila seorang warga negara Indonesia melakukan suatu tindak pidana, sekalipun itu terjadi di luar Indonesia, maka tindak pidananya dapat dikenai hukum pidana Indonesia, sedangkan tindak pidana hanya dapat dikenai hukum pidana Indonesia, sepanjang tindak pidana itu dilakukan oleh seorang Indonesia. warga negara di luar negeri diancam pidana mati, maka pelaku kejahatan ini tidak dapat dipidana mati, diatur dalam pasal 6 KUH Perdata.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Asumsi dasar dari prinsip defensif adalah bahwa setiap negara berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan hukum atau nasionalnya. Ciri utamanya adalah subjeknya berwujud setiap orang, tidak terbatas pada warga negara, dan tidak tergantung pada tempat, merupakan kegiatan yang dianggap sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia, yang karenanya harus terlindung. .

Hukum Pidana Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Oleh: H. Hudali Mukti, Sh., M.h. Ayu Linanda, Sh., M.h.

Ideologi negara, keamanan, pancasila dan politik negara; Keamanan ekonomi; Prinsip Keamanan Penerbangan Universal dan Anti Pembajakan Maritim Prinsip Universal menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan dapat dituntut berdasarkan hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara demi hukum umum.

Kriminologi: etiologi kriminal (menentukan penyebab kejahatan) dan kebijakan kriminal (menemukan cara untuk memberantasnya. Victimology: viktimologi, termasuk hubungan antara korban dan pelaku dan interaksi antara korban dan kejahatan, serta hubungan antara korban dan pelaku sistem peradilan Sosiologi hukum: memusatkan perhatian pada sebab-sebab munculnya beberapa norma hukum pidana dan juga efektifitasnya dalam masyarakat Filsafat hukum: perenungan terhadap nilai-nilai hukum pidana, upaya merumuskan dan menyelaraskan pasangan tetapi mungkin nilai-nilai yang bertentangan Tindakan hukum politik: tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam kenyataan

Ilmu Forensik : Ilmu forensik yang mempelajari kasus manusia atau organ tubuh manusia yang bersifat tindak pidana. Penologi: Mempelajari masalah dan cara memperlakukan/menghukum pelaku, sehingga sangat strategis dalam hukum pidana karena menentukan keberhasilan sanksi. untuk pelanggar. Hukuman apa yang pantas bagi pelanggar dan bagaimana penerapannya dalam hukum pidana adalah tujuan penologi. Statistika: melakukan pengamatan secara masif dengan menggunakan angka, salah satu pendorong perkembangan ilmu-ilmu sosial pada abad ke-17, untuk memperjelas evolusi kejahatan yang terjadi di masyarakat, misalnya evolusi antara laju pencurian dan laju peningkatan harga gandum adalah paralel (positif).

Download ppt “PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM PIDANA UNIVERSITAS VIDYAGAMA MAHAKAM SAMARIND Oleh : H. Hudali Mukti, SH., M.H. Ayu Linanda, SH., M.H.”

Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli » Maglearning.id

Untuk mengoperasikan situs web ini, kami merekam data pengguna dan membaginya dengan pemroses. Untuk menggunakan situs web ini, Anda harus menerima kebijakan privasi kami, termasuk kebijakan cookie kami. simon HAP/Hukum Pidana Formal: Menentukan bagaimana Negara menggunakan kekuasaannya untuk memvonis dan menghukum, dengan demikian termasuk proses pidananya. van Hamel HAP/Hukum Pidana Formal bertujuan untuk menunjukkan bentuk dan batas waktu yang mengikat bagi penerapan hukum pidana substantif. Andy Hamzah : Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti luas. Hukum pidana dalam arti luas mencakup baik hukum pidana substantif (substantif) maupun hukum pidana formil, atau hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana/HAP L.J. Van Apeldoorn memaparkan bagaimana pemerintah menjaga kesinambungan penerapan hukum pidana substantif.

Mochtar Kusum Atmadya. KUHP adalah aturan hukum pidana yang mengatur bagaimana mempertahankan penerapan hukum pidana substantif. Hukum pidana formal menentukan bagaimana atau tidaknya menghukum seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (makanya disebut KUHP) Wirjono Prodjodikoro. KUHP adalah seperangkat aturan yang memuat cara-cara lembaga negara yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak untuk mencapai tujuan negara melalui penerapan KUHP Bambang Poernomo. Hukum acara pidana didasarkan pada fakta bahwa hukum acara pidana memiliki aturan dasarnya sendiri, meskipun menurut komposisi dan esensi hukum acara pidana mengandung struktur yang ambivalen dari sudut pandang perlindungan manusia dan multifaset. kewenangan lembaga negara dalam kaitannya dengan upaya pelestarian pola integratif kehidupan masyarakat. HAP/hukum pidana formil Van hattum dimaksudkan untuk memuat aturan-aturan yang mengatur penerapan hukum pidana abstrak dalam praktek.

Hukum Pidana/HAPID : seperangkat aturan yang digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) dalam proses pidana yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Hukum pidana adalah salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Secara umum, hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Menurut Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H dalam bukunya yang berjudul “Buku Ajar Hukum Pidana”, hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan keadilan kepada korban dan pelaku tindak pidana. Dalam pandangan Jonaedi Effendi, dalam bukunya yang berjudul “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”, tujuan utama dari hukum pidana adalah menjaga ketertiban masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana, dan melindungi masyarakat dari kejahatan.

Para ahli lainnya juga memiliki pandangan yang serupa. Mezger mengungkapkan bahwa hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. W.L.G Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana adalah himpunan aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar. Pompe memandang hukum pidana sebagai cabang hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan mengatur sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak pidana.

Jenis-jenis Hukum Pidana

Terdapat beberapa jenis hukum pidana yang perlu kita ketahui, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan, hukum pidana formil mengatur tentang prosedur atau tata cara dalam penegakan hukum pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Selain itu, hukum pidana juga dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku secara umum bagi semua orang. Beberapa contohnya adalah pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Di sisi lain, hukum pidana khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh orang-orang tertentu atau dalam keadaan tertentu. Misalnya, undang-undang tentang narkotika, korupsi, dan terorisme.

Dalam hukum pidana, terdapat perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan. Pidana pokok ini meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara itu, pidana tambahan adalah sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pidana tambahan ini meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

Kesimpulan

Secara umum, hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Para ahli sepakat bahwa hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan keadilan kepada korban dan pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa jenis hukum pidana seperti hukum pidana materiil dan formil, hukum pidana umum dan khusus, serta pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan memahami konsep hukum pidana, kita dapat menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Untuk memahami perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana, baca artikel ini yang ditulis oleh ahli hukum.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Pengertian hukum pidana adalah sangat penting untuk dipahami dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Beberapa para ahli memberikan pengertian hukum pidana yang dapat membantu kita memahami konsepnya lebih baik. Berikut adalah penjelasan pengertian hukum pidana menurut para ahli seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

1. Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H
Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H dalam bukunya “Buku Ajar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan keadilan kepada korban dan pelaku tindak pidana.

2. Jonaedi Effendi
Jonaedi Effendi dalam bukunya “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana” menjelaskan bahwa hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman sanksi pidana. Tujuan dari hukum pidana adalah menjaga ketertiban masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana, dan melindungi masyarakat dari kejahatan.

3. Mezger
Mezger menyatakan bahwa hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

4. W.L.G Lemaire
W.L.G Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana adalah himpunan aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar.

5. Pompe
Pompe memandang hukum pidana sebagai cabang hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan mengatur sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak pidana.

6. Adami Chazawi
Adami Chazawi memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku tersebut.

7. R. Abdoel Jamali
R. Abdoel Jamali mengemukakan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur tentang larangan-larangan yang bila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

8. Kansil
Kansil memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelakunya.

9. Soedarto
Soedarto menjelaskan bahwa hukum pidana adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana.

10. Prof. Pompe
Prof. Pompe mengungkapkan bahwa hukum pidana adalah himpunan aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.

11. DR. Andi Hamzah
DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana adalah himpunan aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana.

12. Hazewinkel Suringan
Hazewinkel Suringan memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah himpunan aturan hukum yang menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran undang-undang tertentu.

13. Moeljatno
Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang larangan-larangan yang bila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hukum pidana. Dengan memahami pengertian ini, kita dapat menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Apabila Anda ingin membuat surat kuasa pidana, simak panduan praktis yang dapat membantu Anda dalam prosesnya.

Pertanyaan Umum mengenai Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

1. Apa pengertian hukum pidana menurut Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H?

Pengertian hukum pidana menurut Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan keadilan kepada korban dan pelaku tindak pidana. Dalam menjalankan tugasnya, hukum pidana mengatur hukuman-hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

2. Siapa saja para ahli yang memberikan pengertian hukum pidana?

Para ahli yang memberikan pengertian hukum pidana antara lain Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H, Jonaedi Effendi, Mezger, W.L.G Lemaire, dan Pompe. Mereka memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam mengartikan hukum pidana, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindak pidana dan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya.

3. Apa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil?

Hukum pidana materiil mengatur perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur atau tata cara dalam penegakan hukum pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dengan kata lain, hukum pidana materiil memfokuskan pada perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil mengatur proses penanganan hukum pidana.

4. Apa pengertian hukum pidana umum?

Hukum pidana umum mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku secara umum bagi semua orang. Dalam hukum pidana umum, tidak ada ketentuan khusus mengenai siapa pelaku atau kondisi-kondisi tertentu, melainkan berlaku untuk siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut.

5. Apa pengertian hukum pidana khusus?

Hukum pidana khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh orang-orang tertentu atau dalam keadaan tertentu. Hukum pidana khusus ini memiliki ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan terfokus pada jenis-jenis tindak pidana atau subjek-subjek tertentu. Contohnya adalah undang-undang tentang narkotika, korupsi, dan terorisme.

6. Apa yang dimaksud dengan pidana pokok?

Pidana pokok adalah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam hukum pidana, pidana pokok terdiri dari berbagai jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana pokok bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta menegakkan keadilan dalam masyarakat.

7. Apa yang dimaksud dengan pidana tambahan?

Pidana tambahan adalah sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pidana tambahan ini diberikan sebagai upaya untuk memperberat hukuman kepada pelaku tindak pidana dan memberikan efek jera yang lebih besar. Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim.

8. Apa tujuan hukum pidana?

Tujuan hukum pidana adalah menjaga ketertiban masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana, dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan adanya hukum pidana, diharapkan masyarakat menjadi lebih aman dan terlindungi dari tindak kejahatan. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban tindak pidana dan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya.

9. Mengapa penting untuk memahami konsep hukum pidana?

Memahami konsep hukum pidana penting untuk mengetahui batasan dan sanksi yang akan dihadapi apabila melakukan tindak pidana serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum pidana, seseorang dapat menghindari melakukan perbuatan melawan hukum dan mengerti konsekuensi hukum yang mungkin akan dihadapinya. Selain itu, pemahaman konsep hukum pidana juga dapat memberikan wawasan tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat serta melindungi diri sendiri dan orang lain dari tindak kejahatan.

10. Apa yang bisa saya pelajari selanjutnya tentang hukum pidana?

Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang hukum pidana, kamu bisa mencari bahan bacaan seperti buku-buku hukum pidana dari para ahli, mengikuti perkuliahan atau seminar yang berkaitan dengan hukum pidana, atau berkonsultasi dengan ahli hukum pidana yang kompeten. Dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum pidana, kamu dapat menjadi lebih aware terhadap hak dan kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian hukum pidana menurut para ahli. Setiap ahli hukum memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum pidana, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memberikan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memahami konsep hukum pidana agar dapat menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta menghindari pelanggaran hukum. Jangan lupa untuk terus meningkatkan pengetahuanmu dengan membaca artikel-artikel lainnya yang menarik di website kami. Selamat membaca!

Penjelasan lengkap mengenai tindak pidana korporasi dan contoh kasusnya dapat Anda temukan di sini.

AwasHoax!

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Pidana

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli