Perjalanan Dan Tujuan Partai Aceh Untuk Aceh – Digelarnya Musyawarah Besar Partai Asse (MUBES) ke-3 pada 25-27 Februari 2023 membuat para kader Partai Asse memahami betapa idealnya perjuangan dan terus memperjuangkan martabat bangsa Asse. Partai Asse awalnya didirikan sebagai Partai Gerakan Asse Independen (GAM).
Ketentuan GAM ini ditolak keras oleh Kanwil Hukum dan HAM Aceh, karena frasa yang digunakan GAM tidak sesuai dengan klausul Memorandum Helsinki saat itu. Partai GAM akhirnya berganti nama ketika Joseph Kala mengganti namanya menjadi Partai Aceh.
Perjalanan Dan Tujuan Partai Aceh Untuk Aceh
Tentu keberadaan partai lokal, khususnya partai Aceh, sangat memusuhi pemerintah Indonesia, yang padahal salah satu tujuan partai politik lokal adalah mencapai kemerdekaan daerah. Pemerintah pusat pun tak mau ketinggalan dan mengeluarkan Resolusi Pemerintah 2007. Resolusi No. 20 tentang Partai Politik Lokal di Aceh untuk mencegah partai lokal menuntut kemerdekaan.
Partai Aceh Nobatkan Nova Iriansyah Gubernur ‘terburuk’
Setelah 15 tahun perjalanan Partai Aceh, Ketua Muzakir Manaf memberikan komentar penting berikut dalam pidato politiknya: Pertama, kemenangan partai Aceh pada pemilu legislatif 2009, partai Aceh menang dengan 46,91 persen. suara atau 33 anggota.. DPRA dari 69 suara. Kemenangan ini sempat dipuji oleh masyarakat Aceh karena menginginkan GAM ada di Aceh. Kemenangan akan ditentukan oleh rakyat Aceh, bahkan Aceh memiliki sebagian besar kursi DPRD kabupaten/kota.
Kemudian partai Aceh mengalami kemunduran dalam sepuluh tahun terakhir, katakanlah pada pemilihan majelis tahun 2014 partai Aceh hanya berhasil memenangkan 35,30 persen atau 29 dari 81 anggota DPRA. Tren penurunan itu pun jelas sangat menyulitkan Partai Asse, karena pada pemilu legislatif 2019, Partai Asse hanya berhasil meraih 21,35 persen suara atau 18 dari 81 anggota DPRA.
Menurut Muzakir Manaf, kekalahan tersebut seharusnya kembali menjadi kemenangan besar Partai Aceh di tahun pemilu 2024. Menurut Muzakir Manaf, Partai Aceh harus menjadi pemimpin tertinggi di hati rakyat Aceh. Partai Aceh berpeluang 51 persen memenangkan pilkada 2024, atau setidaknya Partai Aceh harus bisa memenangkan 41 anggota DPRA dari Partai Aceh.
Menurut penulis, kepentingan 51 persen ini untuk melayani kepentingan Aceh yang sebagian besar belum melampaui amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UPA). Untuk partai Aceh adalah 51 persen, misalnya dalam kasus Catalonia, mereka sangat berani mendeklarasikan sebagai negara merdeka dan merdeka dari negara Spanyol. Pada 2017, referendum di Catalonia disahkan dengan 92,01 persen dan dengan cepat disetujui oleh Parlemen Catalan dan Dewan Eksekutif Catalan. Setelah sekian lama dilanggar oleh konstitusi Spanyol, akhirnya mereka harus merdeka, dan Aceh harus kembali ke dasar perjuangan, mengembalikan martabat rakyat Aceh, kedaulatan negara rakyat Aceh, kedaulatan rakyat Aceh. sejarah rakyat, jika tidak rakyat Aceh akan tetap dimiskinkan oleh sistem tersebut.
Plh Kakanwil Kemenkumham Aceh Shalat Tarawih Bersama Warga Binaan Di Lapas Banda Aceh
Kedua, untuk menentukan bagaimana Marwa rakyat Aceh dan Partai Aceh menyikapi dinamika kekinian di Aceh ke depan. Postingan ini sangat relevan dengan situasi terkini di Aceh, seperti surat edaran dari Kemendagri tentang UU Aceh dan bagaimana UU Aceh gagal dalam pilkada di Aceh, di mana UPA. Aceh mengatakan Pilka sudah haid selama 5 tahun. Namun faktanya, dalam Pilkada 2024 cita-cita itu diabaikan, diratakan, atau disinkronkan. Jakarta harus menjamin keunikan Aceh dalam pilkada.
Hal ini menyusul surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah daerah Aceh. Surat ini menegaskan bahwa merupakan hak prerogatif Pemerintah Pusat untuk menerbitkan izin pertambangan bagi penanaman modal asing. Artinya, surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyimpang dari undang-undang berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang dan belum ada aturan, standar, prosedur, dan kebijakan yang diadopsi oleh Pemerintah Pusat sejauh ini. Adanya surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral seharusnya tidak mengurangi hak Aceh untuk mengelola dan memberi izin pertambangan.
Ketiga, cara kemenangan Partai Aceh harus diubah, karena perolehan suara Partai Aceh dalam tiga pemilu kongres terakhir menurun drastis, dan strategi politik Partai Aceh harus demikian. Penulis menyarankan bentuk strategi politik partai Aceh sebagai berikut: strategi positioning politik. Karena Muzakir Manaf (Mualem), tokoh usulan partai Aceh, mengepalai pemerintahan Aceh, seharusnya kemunculan tokoh ini mempengaruhi rencana kerja partai Mubes III Aceh selanjutnya.
Agar Mualem menjadi sosok terbaik bagi rakyat Aceh, Mualem dan Partai Aceh harus bersatu melalui Dewan Pimpinan Daerah Partai Aceh Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Saga di seluruh kabupaten di Provinsi Aceh. Misalnya, pada Pilkada 2012, Zaini dan Mualem mengumpulkan 55,77 persen atau 1 lakh 327 ribu 695 suara. Mualem adalah sosok terpercaya di Pilkada 2012, tolol Panglima Gerakan Aceh Merdeka 2002 hingga 2005.
Kanwil Kemenkumham Aceh Gelar Rakor Mpw Dan Mpd Notaris Provinsi Aceh Ta 2023
Strategi kampanye politik yang diuji kemudian adalah metode kampanye langsung (door to door) dan kampanye media sosial. Partai Aceh dan Mualem harus menghadirkan program kerja berwawasan ke depan yang menyentuh hati rakyat Aceh, dan platform baru Aceh harus bisa mengusulkan dan benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat Aceh.
Misalnya, Dana Otonomi Khusus Aceh dikurangi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DOKA) APBN yang kini dikurangi menjadi 1 persen. Artinya, saat ini doa yang diterima pemerintah Aceh saja sudah 3,9 triliun. Sebagai kepala pemerintahan Aceh, Mualem harus berinovasi ke depan untuk menyasar pendapatan daerah Aceh dari sumber lain. Hal terpenting dalam hal ini adalah UPA bertindak dalam semangat Memorandum Helsinki untuk mewujudkan kepentingan nasional Aceh dan kesejahteraan rakyat Aceh dengan baik. adalah memperluas sebanyak mungkin.
Keempat, perjuangan bangsa Moro dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) serupa dengan perjuangan rakyat Aceh melawan GAM. Bedanya, GAM sebelumnya menandatangani Memorandum Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM, sedangkan MILF menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Filipina, membentuk Undang-Undang Organik Bangsamoro. Namun selama ini baik GAM maupun MILF berjuang demi kejayaan bangsanya, mereka berjuang demi kepentingan nasional Aceh dan kepentingan nasional Moro sebagai bangsa yang berdaulat sebelum republik.
Perjuangan terpenting Achenzis saat ini adalah dengan UPA dalam bentuk persaingan di Helsinki. Ada perjuangan untuk beradaptasi. Pada tahun 2009, Inisiatif Stabilitas Pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Luc de Meester, seorang ahli tata pemerintahan dan desentralisasi di Indonesia, menjelaskan bahwa UPA. Barang yang tidak diterima antara lain: Peraturan pemerintah tentang nama dan gelar Aceh (Pasal 251-164 UUPA). ), Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan, Standar dan Prosedur (Pasal 9 – Pasal 16 PP), Peraturan Pemerintah tentang Zakat sebagai Faktor Pengurang Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang (Pasal 192 – Pasal 270 PP) Keputusan Tertulis: Persetujuan Mendagri atas nama Presiden untuk mengizinkan pemeriksaan terhadap anggota DPRA (Pasal 29-34), Peraturan Presiden (Pasal 29-34) tata cara peletakan pegawai negeri (Pasal 121 dan 92 DPRA) : Masih banyak lagi warga Akehn yang akan segera dikukuhkan sebagai MLA oleh DPRA dan Pemerintah. Banda – Surat Keputusan No. W.1-420.AH.11.01-TAHUN Kanwil Kementerian Hukum dan HAM tanggal 30 Desember 2021, 30 Desember 2011.
Aceh Media 2 By Aceh Media
Mirah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, langsung meneruskan terbitnya SK tersebut ke Presiden MPP PAS. Pak H. Kamis (06/01/2021) di balkon ruang Law and Law Center RA Kementerian Hukum dan HAM.
Di hadapan seluruh perwakilan pengurus PAP, orang bijak menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, pemantapan kepentingan publik, pendidikan politik dan seleksi buruh pada jabatan politik berdasarkan undang-undang.
Partai politik, terutama partai lokal, memiliki peran yang sangat strategis dalam menyebarkan berita, karena partai politik adalah satu-satunya alat yang sah untuk mengesahkan undang-undang dan memilih calon daerah.
āOleh karena itu, partai lokal harus memiliki niat baik dan kuat untuk maju dan membawa perubahan positif di masyarakat,ā ujarnya.
Plh Kakanwil Kemenkumham Aceh Buka Kegiatan Evaluasi Dan Penyusunan Manajemen Resiko Ta 2023 Di Lingkungan Kanwil Aceh
Dengan keluarnya SK tersebut, PAS akan mengambil langkah awal menuju konsolidasi. Menurut Pak Bulkaini, pihaknya akan mengikuti kontes-kontes mendatang.
TGK Balkani juga sangat mengapresiasi kiprah Kanwil Kemenkum HAM dalam proses kepengurusan partai ini. Menurutnya, Kanwil Kemenkum HAM menciptakan kondisi yang baik sejak proses awal hingga terbitnya SK tersebut.
Sejauh ini, Kanwil telah menelusuri dan memverifikasi permohonan yang diterima 12 DPRD dari 23 kabupaten/kota. Berdasarkan kajian dan uji lapangan, PAS dianggap memenuhi syarat yang dipersyaratkan. REDELONG: Dewan Pimpinan Daerah Partai Aceh (AC) Kabupaten Ben Meria menggelar upacara HUT ke-14 Partai Aceh (AC) di Lingai Beil Atu Pusaka. gedung Rabu (7/6/2021).
Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf melalui orasi yang dibacakan Ketua Umum DPW Partai Bener Maria Tagke Baharudin Usman, saat ini Partai Aceh telah memasuki babak baru dalam perjalanannya. Tercatat, pemain berusia 14 tahun itu mengubah partai Aceh secara fisik dan psikis.
Partai Aceh Nagan Raya Gelar Silaturrahmi Dan Konsolidasi
āPerubahan yang ingin saya bicarakan di sini adalah perubahan yang lebih matang, di mana kita sekarang memahami bahwa perjuangan implementasi Nota Kesepahaman Helsinki tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan sekaligus harus disertai dengan perjuangan yang nyata. Kesejahteraan masyarakat Aceh,ā kata Baharudin.
Dulu, lanjut Baharuddin, kita paham bahwa tujuan pembentukan Partai Aceh adalah untuk memperjuangkan implementasi penuh butir-butir Konvensi Helsinki, tegasnya.
Baharudin mengatakan, pihaknya meyakini pasca-kunjungan damai pemerintah Aceh hanya akan baik dan maju jika Memorandum Helsinki dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak (RO dan GAM).
Kategori baik ini juga termasuk kesejahteraan masyarakat Aceh. āNamun, setelah konflik, menjadi jelas bahwa situasi rakyat Aceh sangat dalam sehingga menunggu pemulihan setelah melakukan segalanya.
Menakar Persepsi Kualitas Mutu Parpol Dan Calon Gubernur Aceh 2024
Partai Aceh merupakan partai politik yang memiliki peran dan sejarah penting di Indonesia. Berawal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebuah kelompok separatis yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Aceh. Setelah penandatanganan Kesepakatan Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik di Aceh, GAM melegalkan dirinya dan bertransformasi menjadi sebuah partai politik yang menyerukan kepentingan rakyat Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tahun 2007, Partai Gerakan Aceh Merdeka mengubah namanya menjadi Gerakan Aceh Mandiri sebelum akhirnya mengadopsi nama Partai Aceh. Nama ini dipilih untuk mencerminkan komitmen partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh serta menghormati kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Partai Aceh berhasil meraih suara terbanyak di Aceh dan memperoleh mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu tahun 2009. Dukungan yang kuat dari masyarakat Aceh terhadap Partai Aceh menunjukkan bahwa partai ini berhasil menggaet para pemilih dengan menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat Aceh. Sejak saat itu, Partai Aceh menjadi salah satu kekuatan politik yang memiliki peran penting dalam politik Aceh maupun nasional.
Partai Aceh terus mengembangkan sayapnya dalam dunia politik setelah memperoleh kemenangan dalam Pemilu 2009. Partai ini aktif mengikuti berbagai pemilihan umum, termasuk di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Selain itu, Partai Aceh juga memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan terlibat dalam pembentukan kebijakan di tingkat provinsi. Keberadaan Partai Aceh juga meluas hingga ke tingkat nasional, dengan perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat dan keterlibangan anggotanya dalam pembahasan undang-undang penting bagi Indonesia.
Partai Aceh memiliki dua ideologi utama, yaitu Islamisme dan nasionalisme Aceh. Islamisme merupakan paham politik yang berusaha menerapkan ajaran agama Islam dalam sistem politik dan hukum. Partai Aceh menganut Islam yang moderat dan menjaga harmoni serta toleransi antarumat beragama di Aceh dan Indonesia. Sementara itu, nasionalisme Aceh atau Acehnese nationalism menjadi identitas khusus Partai Aceh. Partai ini berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Aceh dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Partai Aceh memainkan peran penting dalam politik Indonesia sebagai representasi suara dan aspirasi masyarakat Aceh. Partai ini mengadvokasi kepentingan dan kebutuhan rakyat Aceh dalam berbagai isu penting seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Partai Aceh juga berjuang untuk memperoleh alokasi anggaran pembangunan yang memadai bagi Aceh serta membangun dan mempertahankan perdamaian di Aceh.
Partai Aceh menjunjung tinggi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Aceh. Partai ini berupaya memperjuangkan pembangunan yang merata dan adil untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga desa terpencil hingga ibu kota provinsi sama-sama mendapatkan manfaatnya. Partai Aceh ingin mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang masih ada di Aceh serta memberikan peluang dan akses yang lebih adil bagi seluruh rakyat Aceh dalam segala bidang kehidupan. Partai ini percaya bahwa pembangunan yang berkeadilan akan memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di Aceh.
Partai Aceh aktif berpartisipasi dalam proses legislatif dan pengambilan keputusan di tingkat provinsi dan nasional. Partai ini memiliki kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan turut serta dalam pembahasan kebijakan yang penting bagi Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. Keberadaan anggota Partai Aceh dalam lembaga legislatif memberikan suara yang kuat bagi masyarakat Aceh dan memastikan kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat Aceh secara lebih baik.
Demikianlah rangkuman sejarah, ideologi, dan peran Partai Aceh dalam politik Indonesia. Partai Aceh menjadi kekuatan politik yang signifikan di Aceh dan berperan dalam memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat Aceh. Dengan ideologi Islamisme dan nasionalisme Aceh, Partai Aceh berkomitmen untuk membangun Aceh yang sejahtera dan berkeadilan. Mari kita selalu mengikuti perkembangan politik di Aceh dan memberikan dukungan kepada partai politik yang mewakili suara dan kepentingan kita sebagai rakyat.
