Mahkamah
Secara Fungsional Mahkamah Agung Memiliki Fungsi Sebagai Berikut Kecuali
Secara Fungsional Mahkamah Agung Memiliki Fungsi Sebagai Berikut Kecuali – Agar terbuka dan akuntabel kepada publik, MA pada Selasa pagi, 3 Januari 2023, menyelenggarakan kegiatan refleksi kegiatan MA tahun 2022. Acara ini dipandu oleh Ketua MA, Prof. Dr. .H.M. Syarifuddin, SH., MH, Gedung Pengadilan Tinggi, Jakarta. Media elektronik, cetak, dan elektronik ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Ketua MA dan Ketua MA serta Juru Bicara MA mempresentasikan capaian MA tahun 2022.
Dalam siaran langsung YouTube yang dapat disaksikan oleh peradilan Indonesia dan masyarakat secara langsung, Saryafuddin menjelaskan jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan lembaga peradilan pada tahun 2022. 271 hukuman disiplin terdiri dari hukuman berat, sedang, dan ringan, antara lain sebagai berikut. detail.
Secara Fungsional Mahkamah Agung Memiliki Fungsi Sebagai Berikut Kecuali
Karena integritas merupakan faktor kunci dalam upaya kita membangun peradilan yang bersih dan berdaya, maka saya akan terus melakukan pembenahan di seluruh organisasi kita, memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan kedisiplinan. kecenderungan patah tulang menurun.
Pengadilan Negeri Parigi
āSaya yakin wartawan memantau kegiatan Mahkamah Agung dan lembaga hukum yang terkait dengannya dan berpartisipasi sebagai wakil masyarakat dalam menyelesaikan persoalan negatif masyarakat dengan memberikan pemberitaan yang akurat, proporsional, dan berimbang. dia berharap. (HUMAS/MA)
Laporan Tahunan Mahkamah Agung (Laptah) adalah agenda tahunan Mahkamah Agung yang bertemu setiap awal tahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat hasil kerja yang dilakukan MA tahun lalu. Tahun ini pengadilan Read more…
āPENGADILAN NEGERI SABANG PADA PN KERJA TAHUN 2022ā REFLEKSI REKOMENDASI āāPERADILAN BANDA ACHEH.
PN Sabang berpartisipasi dalam kegiatan pelaporan hasil 2022 yang diselenggarakan secara online oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan semua pengadilan negeri di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpartisipasi. Baca selengkapnya…
Mahkamah Agung Inisiasi Penerbitan Glosarium Peradilan
Pengadilan Negeri Kelas II Sabang adalah pengadilan tingkat pertama yang menguasai wilayah hukum Sabang, sebuah kota administratif di ujung barat Indonesia. Kota ini memiliki 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukamakmue. Selengkapnya…Tugas dan fungsi Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan fungsi yudikatif.
Menurut situs resmi Mahkamah Agung, lembaga ini bertanggung jawab atas peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Pekerjaan Mahkamah Agung dipimpin oleh ketua, wakil ketua dan beberapa wakil ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh para hakim Mahkamah Agung dan diangkat langsung oleh Presiden.
Pasal 1 UU No 1 Perubahan atas UU No 5 Tahun 2004. Keputusan 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 menegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi di semua wilayah hukum dan independen dari pemerintah dan pengaruh lain dalam pelaksanaan tugasnya.
Ejurnal 1411 Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1 Maret 2015 By Zainal Alimin
Susunan Mahkamah Agung terdiri dari ketua, hakim anggota, sekretaris, dan sekretaris. Ketua Mahkamah Agung dan hakim anggota adalah hakim Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung negara melakukan sejumlah tugas dan kewajiban sebagai bagian dari peradilan melalui situs resminya. Tugas dan kewajiban Mahkamah Agung (RU) adalah sebagai berikut.
Selain tugas pokok untuk menerima, menyelidiki dan menangani semua perkara yang dirujuknya, prosesnya didasarkan pada ketentuan Pasal 10 No. 2 dan (2) tahun 2006. Berdasarkan Pasal 14 Tahun 1970 dan Pasal 38 UU No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diberi tugas dan wewenang lain menurut undang-undang.
Tugas dan Tugas Mahkamah Agung Tugas Mahkamah Agung Tugas Mahkamah Agung Tugas Mahkamah Agung Apa itu Mahkamah Agung Ini adalah kata-kata filsuf Yunani terkenal Heraclitus. Tidak ada di dunia ini yang tidak berubah kecuali Anda. Kebutuhan akan jasa hukum berkembang dan juga berubah dari waktu ke waktu. Masyarakat menginginkan pengadilan selalu disesuaikan dengan laju perkembangan peradaban. Tidak ada cara lain untuk memenuhi ekspektasi publik ini: berinovasi.
Area Iv Penguatan Akuntabilitas
Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab serius untuk reformasi peradilan. Untuk memperkuat komitmen tersebut, telah disusun rencana pelaksanaan reformasi hukum tahun 2010-2035, rencana aksi dan mercusuar arah reformasi hukum yang lebih terstruktur, terukur dan terarah. Mengerjakan.
Mahkamah Agung mengacu pada rencana reformasi yudisial 2010-2035 saat merencanakan reformasi, sementara pendekatan kerangka Mahkamah Agung digunakan saat mengembangkan proyek.
Keinginan akan sistem hukum yang lebih baik bukanlah hal yang unik di Indonesia. Dunia internasional juga menginginkan hal ini. Oleh karena itu, pengadilan beberapa negara di dunia menerima, menerima, dan menerapkan standar internasional untuk penerapan sistem hukum. Standar itu bernama
Adalah sistem manajemen mutu yang dirancang untuk membantu meningkatkan kinerja pengadilan. Sistem ini merupakan pendekatan menyeluruh terhadap Mahkamah Agung. Sistem ini merupakan metodologi perbaikan terus menerus yang memandu perusahaan menuju kesempurnaan dengan secara proaktif dan terus memantau kinerja serta mencari cara untuk meningkatkan kinerja. Ada empat kegiatan utama dalam siklus kerangka kerja ini:
Peluncuran Aplikasi E Bima Secara Virtual Oleh Mahkamah Agung Ri
3. Rencana perbaikan telah disusun, di mana arah perbaikan, langkah-langkah perbaikan yang direncanakan dan hasil yang dapat dicapai ditentukan;
Diakui bahwa ada kesepakatan internasional tentang nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi oleh pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai inti ini membantu memajukan klaim hukum dan menegakkan perlindungan hukum untuk semua pihak yang berperkara. Nilai-nilai inti ini adalah:
Identik dengan adil. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan keadilan sebagai: 1) sama beratnya; tidak di sisi yang berat; hanya, 2) berada di pihak yang benar; berpegang teguh pada kebenaran; 3 harus; tidak sembarangan. Integritas berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada standar yang benar. Keadilan pada hakekatnya adalah istilah yang relatif, tidak semua orang sama. Apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Dengan demikian, jika dikatakan menegakkan keadilan, maka harus terkait dengan kebijakan publik sebagaimana diakui tolok ukur keadilan.
Keadilan adalah persyaratan mendasar untuk pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab serta kegiatan peradilan yang adil dan tidak memihak. Untuk alasan ini, sistem hukum harus adil bagi para peserta dalam kasus tersebut.
Tugas Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Independensi dapat dibagi menjadi dua jenis: independensi institusional dan independensi operasional. Kemandirian kelembagaan berarti bahwa pengadilan harus bebas dari campur tangan pihak lain di luar yurisdiksinya (UU Peradilan No. 48 Tahun 2009, Pasal 3(2)). Independensi tindakan juga berarti bahwa setiap otoritas kehakiman wajib menjaga independensinya dalam menjalankan tugas dan tugasnya (Pasal 3, Bagian 2 Undang-Undang Peradilan No. 48 Tahun 2009).
Kompeten berarti mampu; tahu Salah satu kriterianya adalah apakah peradilan dapat mengelola kekuasaan berdasarkan kriteria objektif, melatih staf yang kompeten, dan membentuk aparat hukum yang adil dan khusus.
Memberikan akses informasi kepada masyarakat merupakan salah satu tugas sistem hukum untuk menjamin persamaan di depan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. Publikasi informasi ini merupakan elemen terpenting dari persyaratan transparansi hukum.
. Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945, pemerintah memberikan jaminan dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Majalah Peradilan Agama Edisi 11
Waktu adalah keseimbangan antara waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh, menyajikan dan menilai bukti hukum, aturan hukum, penalaran hukum dan penundaan yang tidak perlu karena proses yang tidak efisien atau sumber daya yang tidak mencukupi. Nilai fundamental ini tidak kalah pentingnya dengan jaminan kepastian hukum.
Arti kepastian di sini adalah bahwa keputusan didasarkan pada aturan, prinsip, dan preseden yang ditetapkan dan dianggap final pada satu titik atau lainnya dalam proses pendahuluan atau hukum. Selain keseragaman hukum, kejelasan dapat dipahami sebagai kejelasan dalam tata cara penyampaian.
Setiap warga negara, termasuk setiap pihak yang berperkara, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, jaminan hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum. Hal ini terlihat dari Pasal 28D(1) UUD 1945 dan Pasal 4(1) dan Pasal 52 UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009.
Integritas ini mencakup transparansi dan keadilan dalam proses, keputusan, dan pengambil keputusan. Keadilan harus dilakukan tidak hanya dalam kenyataan, tetapi secara transparan dan transparan.
Prosedur Gugatan Sederhana
Arah reformasi MA berada pada bidang reformasi prosedural, reformasi fungsi teknis, reformasi fungsi penelitian dan pengembangan, reformasi manajemen kepegawaian, reformasi sistem pendidikan dan pelatihan, reformasi manajemen anggaran, reformasi manajemen permodalan, dan teknologi informasi. Pembaruan dan pembaruan sistem pengawasan, pembaruan sistem rilis informasi. Namun, karena keterbatasan ruang dan waktu, penelitian dalam artikel ini difokuskan pada pembaruan industri manajemen kasus dan pembaruan fitur teknis.
Direktori Putusan adalah sistem online yang dimiliki oleh Panitera Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung dan putusan-putusan empat pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia. Pada saat penulisan, sebanyak 6.559.634 keputusan telah diterbitkan dalam sistem. Kantor Panitera Mahkamah Agung, sistem ini tidak hanya unik, tetapi juga untuk rapat staf, resolusi sintetis nasional, pekerjaan, hukum, tindakan penting, pembersihan etnis, pertemuan apa pun, waktu peninjauan dan keputusan penting.
Dalam skala yang lebih kecil, misalnya perkara-perkara yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, bagian pendaftaran Mahkamah Agung memiliki sistem informasi perkara. Informasi perkara adalah aplikasi yang memudahkan para pencari informasi untuk melihat informasi tentang perkara di Mahkamah Agung.
Lompatan besar dari MA adalah penerapan SIPP. Sistem aplikasi administrasi dan informasi perkara ini untuk para pihak di pengadilan dalam negeri maupun luar negeri. Aplikasi SIPP ini membantu pengadilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya aplikasi ini, sistem pelaporan menjadi lebih sederhana secara elektronik. Bagi para pencari keadilan, aplikasi ini memudahkan untuk mengakses informasi tentang kasus dan perkembangannya.
Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri
Sejak akhir 2017, Mahkamah Agung memperbarui sistem pembayaran biaya bendahara, pengurusan perkara, dan pemungutan biaya penyerahan dokumen ke luar negeri.
Situs web
