Connect with us

Pidana

Tindak Pidana Korporasi: Definisi Dan Contoh Kasus

Tindak Pidana Korporasi: Definisi Dan Contoh Kasus – Jakarta () – Fakultas Hukum Universitas Nasional rutin menggelar kuliah umum secara daring dalam beberapa bulan terakhir, kali ini Fakultas Hukum menggelar kuliah umum pada Selasa (1/12). Zoom diikuti total 160 peserta yang mengundang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. dr. Arief Amrullah, SH,. M.H.

Tindak pidana korporasi telah lama menjadi masalah dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini juga dipertegas dengan munculnya beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang diciptakan dengan tujuan untuk menangkap atau menghukum perusahaan yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang muncul akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektualitas pelakunya. Menurut profesor Dr. Arief Amrullah, SH,. M.H., sebagai langkah awal dalam mengenali kejahatan korporasi, masyarakat harus mengetahui ciri-ciri kejahatan korporasi di lingkungannya.

Tindak Pidana Korporasi: Definisi Dan Contoh Kasus

Tindak Pidana Korporasi: Definisi Dan Contoh Kasus

“Pertumbuhan kejahatan melibatkan pengejaran kepentingan komersial yang terdistorsi. Perhatian dan kepedulian tersebut cukup beralasan mengingat ruang lingkup kejahatan ini sangat luas dan mencakup karakteristik seperti: kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih atau white collar crime dan kejahatan transnasional. Padahal dengan berkembangnya teknologi ini bisa menjadi salah satu bentuk kejahatan dunia maya, kejahatan ini bisa berujung pada oligarki,” jelasnya memberi materi.

Resume Kejahatan Korporasi

“Ada dua kejahatan korporasi yang bisa langsung dirasakan, yaitu penjahat kerah putih dan penjahat tingkat tinggi. Pelaku utama terkait dengan pejabat publik yang memiliki dan menggunakan otoritas politik. Sifatnya langsung karena terkait dengan posisi politik yang terikat pada mereka, sedangkan kejahatan kerah putih bersifat tidak langsung dan tergantung pada sejauh mana status keuangan mereka dan pengaruhnya terhadap orang yang memiliki kekuasaan tersebut,” lanjut Arif dalam jumpa pers tersebut.

Arif juga memberikan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya masyarakat bertanggung jawab. “Mengingat perusahaan tunduk pada hukum pidana, berarti perusahaan dapat dipidana, perusahaan bukan orang atau orang pribadi, oleh karena itu tidak dapat ditutup, yang dapat ditutup adalah orang-orang yang ada di dalam, sekarang hukumannya adalah harus dilakukan adalah denda denda, tetapi harus ada tindak pidana lain yang dapat mencegah perusahaan mengulangi kesalahannya,” jelasnya.

Sebelum kuliah berakhir, Arif berpesan kepada hadirin kuliah umum untuk mensosialisasikan diri dengan konsep corporate crime. “Keberadaan kegiatan kongres ini dapat memberikan edukasi sosial kepada masyarakat terkait dengan kejahatan korporasi, itu adalah kejahatan yang nyata. Upaya yang baik untuk menyelenggarakan kegiatan seperti itu, yang mempersulit penegakan hukum dan praktiknya harus tegas,” ujarnya. menyimpulkan.

Dekan Fakultas Hukum Prof. dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., membuka kegiatan menyampaikan bahwa corporate crime merupakan materi yang penting untuk dipelajari, “dalam kegiatan ini merupakan topik yang sangat menarik dalam konsep pertanggungjawaban dalam corporate crime. Ini menjadi bahan penting untuk dipelajari .kami,” katanya adalah. (*TIMAH)

Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi

Jakarta () – Selasa (27/6), Rektor Universitas Nasional () berkunjung ke CH Institute, di ruang rektorat. untuk mengunjungi

Jakarta () – Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang dirayakan setiap tahun.

Libur #WhatsOn telah tiba~ halo sobat, libur nasional dan Idul Adha Berkumpul di tanggal lingkungan universitas nasional. 28, 29, 30 Juni 2023 Reaktivasi 1 Juli 2023 ☪️🕌🕋 instagram.com/p/Ct_a6qcyQZk/

Tindak Pidana Korporasi: Definisi Dan Contoh Kasus

#WhatsOn Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNIVERSITAT NASIONAL mengundang Anda untuk: Seminar Nasional Kejahatan Transnasional Kejahatan Keuangan: Mitigasi Risiko Fraud di Sektor Publik instagram.com/p/Ct8ZyLIyRTP/

Perkembangan Kejahatan Korporasi

#WhatsOn Rektor dan seluruh ilmuwan nasional mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 H / 2023 M instagram.com/p/Ct8MB_RSFSX/

Seluruh sivitas akademika Universitas Zemaljski dan pihak lainnya dapat melaksanakan salat Kurban secara berjamaah, dan kami juga menerima pembagian hewan kurban di masjid STA. Insya Allah berikut jadwal sholat Kurban : instagram.com/p/Ct8IkqDyLku/

Silaturahmi bersama para pengusaha mandiri 🗣️ Dr. Heni Jusuf, S.Kom., M.Kom (Kepala Badan Pengembangan Kurikulum) 🗣️ Mira Adita Widianti, S.I.Kom., M.I.Kom (Kepala MBKM) 🗣️ Vivi Endah Andriani, S.I.Kom. ,. M.I.Kom (Koordinator. Program Wirausaha di Instagram.com/p/Ct3sUY5SUPe/Selamat datang di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A, khususnya untuk daerah tanpa korupsi dan wilayah layanan jaringan birokrat Klik untuk mendengar teks yang disorot!

Perlakuan Khusus dan Diferensial (SDT) dalam Perjanjian – Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO): Akses ke Hukum dan Peraturan – Undangan 20 Maret 2023

Departemen Hukum Pidana Fh Uii Archives

Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa efektifkah penetapan sanksi pidana korporasi dalam praktiknya? Persoalan ini menjadi penting karena kejahatan korupsi korporasi saat ini sudah begitu meluas dan sistematis sehingga mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar di bidang perdagangan, perbankan, pertanian, sumber daya alam serta penyediaan barang dan jasa.

Pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan Pasal 20 ayat 1 UU Tipikor no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, bersifat kumulatif alternatif, dengan istilah “perusahaan dagang”. dan/atau pengurus” dalam teks Pasal 20 ayat (1), maka untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama perseroan, dapat dilakukan terhadap manajemennya” atau hanya “perusahaan” atau “direktur”.

Dalam hal tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu perusahaan niaga sebagai subjek hukum pidana, maka tuntutan pidana dan putusan pidana diajukan terhadap perusahaan niaga dan pengurusnya atau hanya perusahaan niaga itu saja, dan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3), selain Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, perseroan diwakili oleh pengurus perseroan, dan pengurus perseroan mewakili perusahaan dapat diwakili oleh orang lain. . Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap direksi perseroan yang mewakili perseroan dan mewakilinya kembali di hadapan orang lain, ditentukan bahwa hakim dapat memerintahkan untuk membawa pengurus perseroan tersebut. secara pribadi selama pemeriksaan di pengadilan, dan hakim dapat juga memerintahkan agar surat perintah yang disengketakan disampaikan ke pengadilan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ditentukan bahwa dalam penuntutan suatu perusahaan dagang sebagai badan hukum tindak pidana, surat panggilan disampaikan dengan datang dan mengantarkan:

Tindak Pidana Korporasi: Definisi Dan Contoh Kasus

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pidana bagi badan hukum terdiri dari pidana pokok berupa pidana denda pemberat sebesar 1/3 dari pidana denda maksimum dengan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) jo. dengan Seni. 18. ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-undang tentang suap.

Materi Jenis Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tata kelola perusahaan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor berarti bahwa tata kelola tidak terbatas hanya pada mereka yang menjadi perusahaan dagang yang melakukan tata kelola menurut undang-undang (direksi dalam rezim hukum formal). pengertian), tetapi juga termasuk setiap orang yang secara nyata atau de facto menentukan kebijakan perusahaan, termasuk pejabat yang, meskipun secara hukum formal, tidak memiliki wewenang untuk mengelola, tetapi sebenarnya menjalankan manajemen. Namun dalam hal bertindak atas nama perseroan sebagai badan hukum bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi dalam rangka tata cara pasal 20 ayat (4), ayat (5) dan pasal (6) undang-undang. dalam perkara tindak pidana korupsi, pengurus perseroan harus diberi perintah atau amanat dan bukan surat kuasa karena dalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya terdakwa yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke sidang. .

Menimbang bahwa dalam setiap AD/ART suatu perusahaan niaga, pada umumnya diatur dan ditunjuk pejabat tertentu tertentu dari perusahaan niaga tersebut untuk mewakili perusahaan niaga itu baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan, tetapi dalam kaitannya dengan seni yang ditentukan. Ayat 20 (6) UU Suap yang mengatur bahwa pemanggilan dilakukan di tempat tinggal “pengurus” atau pada saat “pengurus” mempunyai jabatan, pengurus dalam Pasal 20 ayat (6) menurut Wiyono (2008) . adalah:

“anggota dewan yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam pengurusan perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, misalnya direktur utama suatu perseroan terbatas. Mengingat kemudian CEO mengangkat salah seorang direksi untuk mewakili perseroan, pengangkatan ini adalah salah satu direksi yang mewakili perusahaan, ini adalah pengangkatan pekerjaan internal perusahaan sesuai dengan yang ditetapkan oleh anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

Penetapan identitas tersangka dalam berita acara pemeriksaan (ZPP) tersangka dan dalam berkas, serta rumusan identitas terdakwa dalam surat dakwaan oleh Kejaksaan Negeri.

Konsep Deferred Prosecution Agreement (dpa) Dalam Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, syarat formil surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa ditentukan oleh undang-undang, yaitu harus memuat nama lengkap dan nama keluarga, tempat lahir, umur atau tanggal lahir. kelahiran, jenis kelamin. , kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Mengingat bahwa ketentuan yang berkaitan dengan badan hukum sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi, kecuali yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999, belum ada ketentuan acara pidana yang mengatur tentang kedudukan badan hukum sebagai tersangka atau terdakwa baik dalam tahap penyidikan terkait penyusunan berita acara pembuktian (BAP) tersangka maupun dalam tahap acara terkait identitas terdakwa, mengetahui bahwa Pasal 143. ayat 2 huruf a KUHAP hanya menerima identitas seseorang sebagai subjek hukum dalam tindak pidana.

Walaupun syarat formil yang mensyaratkan surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, tentu saja mengacu pada identitas orang perseorangan yang merupakan orang perseorangan (natural person) sebagai subjek hukum pidana. sedangkan ketentuan tentang syarat identitas formal dalam surat dakwaan yang merujuk pada perusahaan dagang sebagai subjek hukum pidana yang menjadi terdakwa tidak ditentukan dalam KUHAP sebagai lex generalis, demikian halnya dengan UU Tindak Pidana Korupsi sebagai lex specialis. Kesalahan dalam merumuskan identitas terdakwa dalam surat dakwaan menyebabkan hakim membatalkan surat dakwaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia dalam suratnya

Tindak Pidana Korporasi: Definisi Dan Contoh Kasus

Tindak Pidana Korporasi: Definisi dan Contoh Kasus

Apakah Anda pernah mendengar tentang tindak pidana korporasi? Bagaimana jika saya katakan bahwa artikel ini dapat memberikan jawaban yang Anda cari dan bahkan lebih dari itu? Jangan lewatkan kesempatan untuk menemukan definisi yang jelas dan contoh kasus yang menarik dalam dunia korporasi.

Tindak pidana korporasi telah menjadi topik yang semakin relevan dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Anda tahu bahwa perusahaan besar juga bisa terlibat dalam kejahatan? Masalah ini mempengaruhi masyarakat secara luas dan memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dan keadilan sosial. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi?

Bayangkan ini: sebuah perusahaan yang Anda kagumi secara tiba-tiba terlibat dalam penipuan besar-besaran. Apakah Anda akan terkejut? Atau mungkin Anda sudah terbiasa dengan skandal semacam itu? Faktanya, kasus-kasus semacam itu bukanlah hal yang jarang terjadi. Statistik menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana korporasi terus meningkat setiap tahun.

Jadi, apa sebenarnya definisi dari tindak pidana korporasi? Secara sederhana, itu merujuk pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Ini bisa mencakup penipuan, korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan banyak lagi. Namun, apakah ada sanksi yang memadai bagi korporasi yang terlibat dalam perilaku kriminal ini?

Anda mungkin berpikir, “Apakah ada contoh kasus tindak pidana korporasi yang terkenal?” Jawabannya: Ya, ada banyak. Misalnya, skandal Enron yang terkenal mengguncang dunia bisnis pada tahun 2001. Perusahaan energi raksasa tersebut terlibat dalam praktik akuntansi yang meragukan, yang mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar bagi investor dan karyawan.

Jadi, bagaimana kita bisa menghadapi masalah ini? Artikel ini berfungsi sebagai sumber informasi lengkap yang tidak hanya menjelaskan definisi tindak pidana korporasi, tetapi juga memberikan contoh kasus yang menarik. Kami juga akan membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani tindak pidana korporasi.

Jadi, jika Anda ingin mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang tindak pidana korporasi dan mengapa hal itu penting, maka baca artikel ini sampai selesai. Jadilah bagian dari perubahan positif dalam dunia korporasi dan bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan jujur. Yuk, mari mulai!

Tindak Pidana Korporasi: Definisi dan Contoh Kasus

Apa itu tindak pidana korporasi? Mengapa pemahaman tentang tindak pidana korporasi penting? Tindak pidana korporasi merujuk pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Dalam konteks ini, perusahaan bisa terlibat dalam penipuan, korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan kriminal lainnya. Memahami konsep tindak pidana korporasi menjadi sangat penting karena dampaknya yang luas pada masyarakat dan ekonomi.

Tindak pidana korporasi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu, kelompok, dan bahkan negara. Selain itu, korupsi dan praktik kriminal dalam dunia korporasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis dan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana korporasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

Perhatikan gambar di atas yang menggambarkan pelanggaran hukum dalam korporasi. Ini adalah salah satu contoh yang memperlihatkan bagaimana perusahaan bisa terlibat dalam tindak pidana korporasi. Mari kita lanjutkan untuk menjelajahi definisi tindak pidana korporasi dengan lebih rinci.

Definisi tindak pidana korporasi

Definisi Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi memiliki definisi yang jelas dan komprehensif. Menurut hukum, tindak pidana korporasi merujuk pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Contoh umum tindak pidana korporasi meliputi penipuan, korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum lainnya.

Definisi tindak pidana korporasi dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi, namun pada dasarnya mencakup perilaku ilegal yang melibatkan perusahaan atau entitas bisnis sebagai pelaku. Ini berbeda dengan tindak pidana individu, di mana pelaku adalah individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Memahami definisi tindak pidana korporasi sangat penting agar kita dapat mengenali perilaku yang melanggar hukum dalam dunia bisnis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang definisi ini, kita dapat lebih waspada terhadap tindakan kriminal dalam konteks perusahaan dan berkontribusi dalam upaya mencegah dan menangani tindak pidana korporasi.

Skandal Enron

Kasus Nyata yang Membuat Geger

Salah satu contoh kasus tindak pidana korporasi yang memperoleh perhatian dunia adalah skandal Enron. Pada tahun 2001, Enron, sebuah perusahaan energi raksasa di Amerika Serikat, terlibat dalam praktik akuntansi yang meragukan. Mereka melakukan manipulasi keuangan dengan tujuan menipu investor dan menciptakan kesan bahwa perusahaan mereka lebih menguntungkan daripada kenyataannya.

Skandal Enron mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kepatuhan di perusahaan tersebut. Banyak orang yang kehilangan tabungan dan investasi mereka ketika nilai saham Enron runtuh. Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi, kejujuran, dan pengawasan yang ketat dalam dunia korporasi.

Skandal Enron juga memicu perubahan signifikan dalam peraturan dan praktik bisnis di Amerika Serikat. Kasus ini menjadi pemicu bagi peningkatan perhatian terhadap tindak pidana korporasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam perilaku ilegal.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Tindak pidana korporasi memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi. Pertama, tindakan kriminal dalam dunia korporasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah. Ketika perusahaan yang seharusnya dianggap sebagai pemimpin dan pelopor berperilaku buruk, hal itu memicu kekhawatiran dan ketidakpercayaan yang meluas di antara para pemangku kepentingan.

Dampak ekonomi dari tindak pidana korporasi juga dapat terasa luas. Kasus seperti penipuan, korupsi, dan manipulasi pasar dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi investor, karyawan, dan perekonomian secara keseluruhan. Ketika perusahaan besar mengalami kegagalan atau terlibat dalam praktik ilegal, dampaknya dapat menyebar ke seluruh rantai pasokan dan perekonomian global.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana korporasi agar kita dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis yang kuat. Dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang konsekuensi dari perilaku kriminal dalam dunia korporasi, kita dapat berperan dalam membangun lingkungan bisnis yang lebih adil dan jujur.

Langkah-langkah untuk Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Korporasi

Mencegah dan menangani tindak pidana korporasi membutuhkan langkah-langkah yang kuat. Pertama, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan kepatuhan yang jelas dan kuat. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku harus menjadi prioritas utama dalam operasional perusahaan.

Selain itu, perusahaan juga perlu membangun budaya etika bisnis yang kuat. Ini melibatkan pendidikan dan pelatihan karyawan mengenai prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Dengan membangun budaya yang menekankan integritas dan kejujuran, perusahaan dapat mencegah perilaku kriminal dan meningkatkan kepercayaan dalam organisasi.

Terakhir, pemerintah dan otoritas hukum juga memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana korporasi. Mereka harus menjalankan tugas mereka dalam menegakkan hukum dengan tegas dan adil. Langkah-langkah penegakan hukum yang efektif, seperti investigasi yang mendalam, pengadilan yang adil, dan hukuman yang sesuai, diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korporasi bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, kita dapat bergerak menuju dunia korporasi yang lebih adil dan jujur. Semua pihak, baik perusahaan, individu, maupun otoritas hukum, harus bersama-sama bekerja untuk membangun budaya bisnis yang bertanggung jawab dan melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.

Menjadikan Dunia Korporasi Lebih Adil dan Jujur

Perubahan positif dalam dunia korporasi adalah suatu keharusan. Mengapa perubahan diperlukan? Karena kita harus menegakkan standar yang lebih tinggi dalam etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas. Kita harus memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada pengaruh sosial dan lingkungan yang mereka berikan.

Bagaimana kita dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif? Pertama, sebagai konsumen, kita dapat memilih untuk mendukung perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Dengan memilih produk dan layanan dari perusahaan yang memprioritaskan etika, kita dapat memberikan sinyal bahwa kita menuntut standar yang lebih tinggi dari dunia korporasi.

Selain itu, kita juga dapat berperan dalam pendidikan dan kesadaran. Dengan membagikan pengetahuan tentang tindak pidana korporasi dan dampaknya kepada orang lain, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dan kepatuhan dalam dunia bisnis. Melalui dialog dan advokasi, kita dapat mendorong perubahan positif dan membangun lingkungan bisnis yang lebih adil dan jujur.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DISKLAIMER: Konten yang disajikan di situs ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas berbagai informasi hoaks yang beredar di internet. Kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran atau kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak lain.

Kami berusaha sebaik mungkin untuk memeriksa kebenaran setiap informasi sebelum disajikan, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut. Penggunaan informasi yang disajikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca. Kami juga tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang terjadi akibat penggunaan informasi yang disajikan di situs ini.

© 2023 AwasHoax!