Pidana

UU Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Uu Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia – Tindak pidana korupsi didefinisikan berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. . (UU Tikol) kemudian diubah dengan Putusan Pengadilan Pidana No. 25/PUU-XIV/2016 dan:

“Barang siapa mencari keuntungan pribadi atau orang atau organisasi lain, merusak kekayaan negara atau kekayaan negara secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat iuran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Table of Contents

Uu Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Melalui pengertian perbuatan korupsi dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Tipikor, ditemukan tiga (tiga) jenis perbuatan melawan hukum, yaitu: pelanggaran terhadap harta pribadi dan kerugian negara. [1] Ketiga unsur ini harus saling terkait dan keberadaannya harus diverifikasi. Menurut Pasal 2 sampai dengan 12c UU Tipikor, jenis korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori, yaitu:

Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi

Orang yang melakukan pelanggaran ini adalah pegawai atau pejabat pemerintah, polisi, atau orang yang dalam kapasitasnya merusak barang milik pemerintah. [2] Ketika penjahat ditangkap, mereka yang melanggar undang-undang korupsi diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebuah ruangan khusus di Mahkamah Agung. [3]

“Barang siapa dengan sengaja mengambil sesuatu milik orang lain dan merampas barang orang lain bukan dengan kejahatan melainkan dengan penipuan, diancam dengan pidana penjara empat tahun atau denda paling sedikit sembilan tahun. Ratusan rupee.”

Pencurian adalah kejahatan yang mirip dengan perampokan, tetapi ketika seseorang mencuri properti, properti tersebut sudah berada di tangan penjahat dan tidak ada yang kriminal atau ilegal tentang hal itu. [4] Selanjutnya, kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja jika harta benda tidak dikuasai oleh pelakunya. Jika ada sidang, akan diadili di pengadilan biasa, pengadilan negeri sebagai pengadilan pertama dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding. [5]

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penipuan berdasarkan Pasal 372 KUHP dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi penipuan berdasarkan Undang-Undang Tipikor adalah penipuan yang dapat dilakukan oleh pegawai. Selain itu, ada 7 jenis korupsi, tetapi korupsi hanya satu bentuk, dan makna korupsi meningkat dalam banyak hal. Hal ini karena pengertian korupsi dapat dipahami secara berbeda-beda, baik dari arti harfiah kata tersebut, dari pendapat para ahli yang berbeda, maupun berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Tidak ada definisi korupsi yang diterima secara universal.

Jerat Koruptor, Revisi Uu Tipikor

Antikorupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan peran serta masyarakat melalui perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan evaluasi perkara peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 mendefinisikan tiga puluh jenis praktik korupsi. Ketiga puluh perilaku korup tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tujuh kategori.

Kesalahan dari berbagai jenis hadiah tidak terletak pada penerima tetapi pada pemberi. Bagi yang memberi hadiah, dapat terjadi pelanggaran terhadap UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Suap Pejabat Publik, khususnya Pasal 5(1) dan Pasal 13.

Uu Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindakan ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum individu, dan individu tersebut tidak memiliki hak. Melanggar hukum memiliki banyak arti dan karakteristik. Selain melanggar peraturan, pelanggaran juga harus melanggar hukum yang berlaku.

Media Indonesia 16 April 2022

Pencurian dengan sengaja atau melawan hukum adalah pengambilan seluruh atau sebagian harta milik orang lain yang selama berada di bawah kekuasaannya dan bukan di luar tanggung jawabnya. Pegawai negeri menggunakan dana secara ilegal atau membiarkan dana yang dialokasikan untuk mereka digunakan untuk pekerjaan umum yang sedang berlangsung atau sementara.

Individu atau organisasi yang dipilih untuk mempresentasikan dipilih melalui tender. Proses ini harus dilakukan dengan bersih dan benar. Pilih partai terkemuka dengan harga yang kompetitif. Demi keadilan, calon ini tidak dapat dipilih.

Penipu ingin mendapatkan sesuatu secara gratis dan menghasilkan keuntungan dengan sedikit usaha. Jenis penipuan apa yang dapat diklasifikasikan sebagai korupsi?

Pemantauan terhadap kasus-kasus lain yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana korupsi, seperti menghalangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi, saksi yang membuka identitas pelapor, tersangka tidak membeberkan harta kekayaan, dll.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi [sumber Elektronis]

Apa perbedaan antara Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia dan Undang-Undang Anti Korupsi PBB (UNCAC)? Salah satu keunikan sistem Indonesia adalah lebih unggul dari United Nations Anti-Corruption Act (UNCAC). Tiga hal yang tidak termasuk dalam UU Tipikor adalah pengaruh di pengadilan, penyembunyian uang suap dan penyelundupan hasil korupsi.

Permainan uang dan korupsi dapat menganiaya ketika keserakahan orang, pemborosan uang dan sistem politik tetap menjadi jimat. Korupsi akan bertahan jika cara pandang ekonomi salah. Semakin banyak orang melakukan kesalahan dalam mencari kekayaan, semakin banyak orang melakukan kesalahan dalam mencari kekayaan.

Teori korupsi lainnya, berdasarkan hilangnya Jack Bologne, menyatakan bahwa penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan informasi. Keserakahan bisa terjadi pada siapa saja dan itu ada hubungannya dengan siapa pun yang menyebabkan korupsi.

Uu Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindak pidana adalah apabila seseorang diancam dengan pidana penjara, yang perbuatannya dilarang oleh undang-undang, bermasalah dan dapat dituntut atas perbuatannya.

Apakah Perbedaan Tindak Pidana Korupsi Dan Penggelapan?

Mengatasi korupsi membutuhkan konsensus tentang perilaku korup. Dengan pikiran yang sama, korupsi dapat diberantas dengan cara yang jujur dan langsung. Untuk penghentian yang berhasil, ketiga langkah tersebut harus diambil secara bersamaan.

Proses pemberantasan TPS korup mungkin terlihat membosankan dan berbahaya, meski sederhana dan menyenangkan. Pertama, hindari suap. Kedua, berusaha untuk setia. Ketiga, pilih 9 dari 1001 kegiatan antikorupsi). Keempat, minta orang lain melakukan hal yang sama.

Menyusun rencana aksi adalah langkah pertama jika kita ingin berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Jadi mengapa penting untuk memiliki rencana aksi? Padahal, hukuman ekonomi bagi oknum koruptor juga memperhitungkan masalah yang dihadapi oknum koruptor akibat korupsi.

Merancang kegiatan antikorupsi dengan pendekatan SMART yaitu Spesifik, Measurable, Achievable, Relevan dan Timely. Personal adalah pernyataan yang dimulai dengan menekankan pentingnya menetapkan tujuan tertentu; hal-hal nyata. Hindari tujuan yang terlalu umum atau kurang terstruktur. Instruksi No. 01 tanggal 24 Juli 2020 tentang Sanksi Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Anti Korupsi (“PERMA 01/2020”). Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tanggal 24 Juli 2020 (“UU TIPIKOR”). Mengenai ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yaitu:

Jaminan Pemerintah Dan Dpr Diragukan

Dalam PERMA 01/2020, hakim melakukan setidaknya 6 (enam) langkah sebelum menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu:

Sebagai langkah awal, hakim harus menentukan sifat kerugian ekonomi nasional atau nasional (Pasal 6 PERMA 01/2020). Formulir evaluasi disebutkan dalam PERMA 01/2020 untuk menentukan kategori kerugian publik yang berbeda dalam keputusan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pada tahap ketiga, hakim memilih hukuman yang berbeda. Hakim memilih kalimat berikut pada gilirannya:

Uu Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Selanjutnya hakim memiliki opsi untuk menuliskan hal-hal yang meringankan dan memberatkan selain hal-hal yang tercantum dalam PERMA 01/2020.

Pdf) Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Bagian kelima adalah penghakiman. Dalam hal ini hakim memutus berdasarkan pertimbangan pada langkah 3 dengan mempertimbangkan kesulitan dan hal-hal yang meringankan pada langkah 4.

Selanjutnya, Pasal 16 PERMA 01/2020 mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan denda uang rakyat atau kurang dari RP. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Enam langkah di atas merupakan langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi. Penyebab efeknya adalah bagian tersulit untuk diketahui. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam memutuskan apa yang akan terjadi. Semoga dengan PERMA 01/2020 kita dapat menghindari perpecahan di pengadilan dalam putusan pidana korupsi dan menyepakati persamaan, bagian tahun yang didapat pelaku dan bobot atau hukuman yang diberikan. (LJ/DSS) Perbuatan melawan hukum sangat merugikan kekayaan negara atau perekonomian nasional dan menghambat pembangunan negara, sehingga harus dihapuskan demi terciptanya masyarakat yang adil dan rukun berdasarkan Panchasila dan UUD 1945. Perekonomian nasional atau ekonomi nasional menghambat pertumbuhan negara dan pembangunan berkelanjutan, yang membutuhkan kesuksesan besar. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya review atas terbitnya Undang-undang Pencegahan Korupsi No. 31 Tahun 1999.

Korupsi yang sulit dibuktikan meliputi korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar saham, perdagangan dan industri, keuangan berjangka, atau keuangan dan ekonomi:

Pdf) Persoalan Dampak Revisi Uu Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta disahkan oleh Presiden Bacharuddin Yusuf Habibi di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999. Undang-undang tersebut diumumkan oleh Sekretaris Negara Moradi pada 1 Agustus. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekretaris Jakarta Moradi. , 1999.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kawan Hoax, selamat datang di artikel ini yang akan membahas undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap masalah korupsi, penting bagi kita untuk memahami regulasi yang mengatur tindakan ini. Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi merupakan landasan hukum yang penting dalam memberantas dan mencegah tindak korupsi di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek terkait undang-undang tersebut.

Pentingnya Undang-Undang Mengatur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi hadir untuk mencegah dan memberikan hukuman kepada pelaku korupsi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga keadilan. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam upaya memerangi korupsi dan menjaga integritas pemerintahan.

Menjaga Integritas Pemerintahan

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, pemerintahan diharapkan dapat menjaga integritasnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memerangi korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Dengan sistem hukum yang ditegakkan secara adil dan transparan, korupsi dapat diminimalisir, dan tindakan yang melanggar dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Membangun Sistem Hukum yang Adil

Salah satu tujuan utama undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi adalah membangun sistem hukum yang adil. Dengan adanya undang-undang yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak, setiap pelaku korupsi dapat diadili dengan proses yang terbuka dan transparan. Hal ini penting untuk menciptakan keyakinan masyarakat akan keadilan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencegahan tindak pidana korupsi, melalui penegakan hukum yang tegas dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Perincian Undang-Undang Mengatur Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia, juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan definisi tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pegawai negeri, dan pihak swasta. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sanksi dan hukuman bagi pelaku korupsi, seperti pidana penjara dan denda yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Undang-undang ini juga membahas peran organisasi dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran khusus dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi merupakan instrumen yang penting dalam memberantas dan mencegah tindak korupsi di Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas pemerintahan. Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.

Menurut Artikel ini, pengetahuan tentang perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana sangat penting dalam memahami tindak pidana korupsi. Dalam pidana korupsi, ada unsur-unsur hukum perdata yang juga perlu dipahami.

Pertanyaan Umum Mengenai Undang-Undang Mengatur Tindak Pidana Korupsi

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi?

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Tindak pidana korupsi sering terjadi dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Contoh tindak pidana korupsi dapat berupa penerimaan atau pemberian suap, penyalahgunaan anggaran, penyuapan dalam proses pengadaan, dan penggelapan dana publik.

2. Apa tujuan dari undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi?

Tujuan utama dari undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi adalah untuk mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana korupsi serta menjaga integritas pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan masyarakat serta memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dengan adanya undang-undang yang kuat, diharapkan korupsi dapat diminimalisir dan tindakan pelanggaran dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi?

Sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi menetapkan hukuman minimal dan maksimal yang dapat diberikan kepada pelaku korupsi. Selain itu, pelaku korupsi juga dapat dikenai sanksi tambahan, seperti pencabutan hak politik atau sanksi administratif. Tujuan dari sanksi dan hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi.

4. Apa peran KPK dalam pemberantasan korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran khusus dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK merupakan lembaga independen yang berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. KPK bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap instansi pemerintahan serta mengadili perkara-perkara korupsi di pengadilan.

5. Apakah undang-undang ini hanya berlaku untuk penyelenggara negara?

Tidak, undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi tidak hanya berlaku untuk penyelenggara negara, tetapi juga berlaku untuk pegawai negeri dan pihak swasta yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki cakupan yang luas dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial atau jabatan. Undang-undang ini bertujuan untuk menghapuskan korupsi di setiap lapisan masyarakat dan sektor.

6. Bagaimana prosedur penanganan kasus korupsi?

Prosedur penanganan kasus korupsi diatur oleh undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi. Proses ini meliputi penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti KPK, yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dengan mengumpulkan bukti dan informasi. Setelah proses penyidikan selesai, kasus dapat diajukan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan memberikan putusan atas kasus tersebut.

7. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi juga mengatur upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pencegahan adalah melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi yang memadai, diharapkan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintahan.

8. Apakah undang-undang ini perlu diperbaharui?

Seperti halnya undang-undang lainnya, undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kekuatan undang-undang ini terletak pada kemampuannya untuk mengikuti perkembangan praktik korupsi yang semakin canggih. Oleh karena itu, upaya peninjauan dan pembaruan undang-undang tersebut perlu dilakukan secara berkala guna menjaga efektivitas dan relevansi terhadap situasi dan kondisi yang ada.

9. Apa kontribusi kita sebagai masyarakat dalam pemberantasan korupsi?

Sebagai masyarakat, kita memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Salah satu kontribusi kita adalah dengan melaporkan tindak korupsi yang kita ketahui kepada pihak yang berwenang, seperti KPK atau polisi. Kita juga dapat ikut serta dalam gerakan anti-korupsi melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan yang meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif korupsi. Selain itu, mendukung lembaga-lembaga penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan korupsi juga merupakan kontribusi yang berarti.

10. Apa pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas korupsi di Indonesia?

Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, seperti KPK, memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, dan memperkuat sistem hukum. Masyarakat memiliki peran dalam melaporkan tindak korupsi, mengawasi kegiatan pemerintahan, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Lembaga penegak hukum, seperti KPK, memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Artikel ini telah menjelaskan secara detail mengenai undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia beserta pertanyaan-pertanyaan umum terkait hal tersebut. Dalam upaya memerangi korupsi, peran semua pihak sangatlah penting. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dengan melaporkan tindak korupsi, mendukung gerakan anti-korupsi, dan menjaga integritas. Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, diharapkan pemberantasan korupsi dapat berhasil dan Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari korupsi.

Jika Anda masih ingin membaca artikel lain yang menarik, silakan jelajahi website kami untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih telah membaca artikel ini dengan penuh perhatian.

Pada link ini, Anda dapat menemukan definisi dan contoh kasus tindak pidana korporasi yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tindak pidana korupsi.

AwasHoax!

UU Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pidana

UU Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia